Mateng, 8enam.com.-Memasuki akhir bulan Maret, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulawesi Barat mulai memperketat pengawasan kinerja. Melalui UPTD Pelayanan Pajak Mamuju Tengah, evaluasi menyeluruh terhadap capaian Triwulan I Tahun 2026 digelar untuk memastikan target pendapatan daerah tetap berada di jalur yang tepat.
Rapat evaluasi yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Samsat Mamuju Tengah, Senin (30/03/2026), dihadiri oleh seluruh elemen mulai dari pejabat pengawas, ASN, hingga tenaga PPPK. Hal ini menegaskan komitmen kolektif dalam memperkuat pundi-pundi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Membaca Peluang dan Atasi Kendala
Kepala UPTD Pelayanan Pajak Mamuju Tengah, Junaedi, menekankan bahwa evaluasi bukan sekadar melihat angka, melainkan instrumen untuk membedah tantangan di lapangan.
“Evaluasi ini adalah cara kita membaca peluang, mengatasi kendala, serta menyusun strategi yang lebih efektif ke depan,” tegas Junaedi di hadapan jajarannya.
Beberapa poin krusial yang dibahas dalam rapat tersebut meliputi:
- Realisasi Penerimaan: Sejauh mana target pajak daerah telah tercapai dalam tiga bulan pertama.
- Kepatuhan Wajib Pajak: Analisis terhadap tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.
- Data Tunggakan: Identifikasi kendaraan yang belum melakukan registrasi ulang untuk segera ditindaklanjuti.
Sinergi dengan Visi Gubernur
Langkah strategis ini merupakan ejawantah dari misi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dan Wakil Gubernur, Salim S. Mengga, dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Penguatan PAD dianggap sebagai tulang punggung untuk mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas bagi masyarakat Sulbar.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Bapenda Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, menyatakan bahwa performa di awal tahun akan menentukan hasil akhir di Desember nanti.
“Triwulan I adalah fondasi awal. Dari sini kita ukur, kita perbaiki, dan kita percepat langkah untuk mencapai target yang telah ditetapkan,” ujar Abdul Wahab.
Dengan evaluasi ini, Samsat Mamuju Tengah diharapkan mampu melahirkan inovasi baru untuk mempermudah akses pelayanan, sekaligus mendorong peningkatan kepatuhan pajak secara berkelanjutan demi pembangunan daerah yang lebih masif.
Editor: Ammar
