Mamuju, 8enam.com.-Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memperketat barisan dalam menjaga keamanan pangan dan kesehatan hewan di wilayah Bumi Manakarra. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (DTPHP) Sulbar, Hamdani Hamdi, mendampingi kunjungan kerja Badan Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT) saat menghadap Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), Senin (30/3/2026).
Pertemuan strategis yang berlangsung di ruang kerja Gubernur ini fokus pada penguatan koordinasi lintas instansi guna mengawal implementasi Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) Nomor 708 Tahun 2017 tentang pengawasan lalu lintas ternak.
Sinergi Vertikal untuk Proteksi Zoonosis
Gubernur SDK menekankan bahwa mobilitas ternak antarwilayah harus diawasi secara ketat guna mencegah masuknya penyakit hewan menular yang berpotensi menjadi zoonosis (menular ke manusia). Sinergi antara pemerintah daerah dan instansi vertikal seperti BKHIT menjadi kunci utama dalam sistem deteksi dini di pintu-pintu masuk wilayah.
Kepala DTPHP Sulbar, Hamdani Hamdi, menegaskan komitmen penuh jajarannya dalam mendukung standarisasi pengawasan yang lebih modern dan terukur.
“Kami menyambut baik kolaborasi dengan BKHIT Sulawesi Barat. DTPHP siap mengawal Kepmentan 708/2017 di lapangan. Ini bukan sekadar urusan administratif, tapi langkah nyata menjaga ketahanan pangan dan memastikan produk peternakan yang dikonsumsi masyarakat aman serta sehat,” ungkap Hamdani Hamdi.
Pengawasan Terpadu: Kolaborasi adalah Kunci
Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), Nur Kadar, menambahkan bahwa pengawasan lalu lintas ternak tidak boleh dilakukan secara parsial. Diperlukan mata rantai koordinasi yang kuat antara pemda, karantina, hingga aparat penegak hukum di titik-titik perbatasan.
“Pengawasan ini harus terpadu. Selain regulasi, kita juga fokus pada peningkatan kapasitas SDM dan sarana prasarana pendukung di lapangan agar potensi penyebaran penyakit dapat diminimalisir secara berkelanjutan,” ujar Nur Kadar.
Menjamin Kepercayaan Konsumen
Melalui penguatan sistem kesehatan hewan ini, Pemprov Sulbar optimistis dapat meningkatkan nilai ekonomi produk peternakan lokal. Pengawasan yang kredibel akan membangun kepercayaan pasar terhadap kualitas ternak asal Sulawesi Barat, yang pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan para peternak di daerah.
Pertemuan ini diharapkan melahirkan protokol pengawasan yang lebih solid, menjadikan Sulawesi Barat sebagai wilayah yang tangguh terhadap ancaman penyakit hewan menular di kawasan tengah Indonesia. (Rls)
