Mamuju, 8enam.com.-Sektor kesehatan menjadi primadona dalam rapat koordinasi strategis yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), bersama Sekretaris Daerah Junda Maulana di Ruang Oval Kantor Gubernur, Rabu (25/3/2026). Dalam pertemuan tersebut, Gubernur menekankan bahwa kualitas layanan kesehatan adalah indikator utama keberhasilan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).
Gubernur SDK meminta seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya di bidang kesehatan, untuk mengobarkan kembali semangat kerja keras guna menghadapi tantangan ekonomi global dan nasional yang dinamis.
Respon Cepat Terhadap Isu Kesehatan Nasional
Gubernur mengingatkan bahwa isu global seperti potensi penurunan pendapatan negara dan inflasi dapat berdampak pada pembiayaan sektor kesehatan. Oleh karena itu, efisiensi dan ketepatan sasaran program menjadi kunci.
“Semangat kerja keras harus diangkat kembali, terutama dalam memastikan layanan dasar kesehatan benar-benar dirasakan masyarakat. Isu nasional dan global harus kita cermati karena berpengaruh pada kemampuan daerah menjaga kualitas layanan,” tegas Gubernur SDK.
Kesiapan DKPPKB: Fokus Stunting hingga Makan Bergizi Gratis
Menanggapi arahan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Sulbar, dr. Nursyamsi Rahim, menyatakan kesiapannya melakukan akselerasi program. Fokus utama DKPPKB tahun ini mencakup penanganan stunting, dukungan program Makan Bergizi Gratis, Jaminan Kesehatan, hingga pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis.
“Kami siap mengoptimalkan layanan kesehatan dasar dan memperkuat deteksi dini, termasuk penanganan Tuberkulosis (TBC) yang menjadi perhatian nasional. Arah kebijakan Bapak Gubernur menjadi energi tambahan bagi kami untuk mempercepat pencapaian indikator kesehatan di Sulbar,” ujar dr. Nursyamsi.
Sinergi Fiskal dan Penguatan SDM Kesehatan
Rapat koordinasi ini juga mengungkap rencana penyusunan Peraturan Daerah (Perda) peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah ini diharapkan menjadi solusi pembiayaan mandiri untuk program-program kesehatan berkelanjutan di masa depan.
Selain fiskal, tata kelola SDM kesehatan juga menjadi sorotan. Gubernur menekankan penguatan kapasitas tenaga PPPK dan pejabat struktural kesehatan agar sistem pelayanan publik berjalan lebih lincah dan berwibawa.
Melalui sinergi lintas OPD ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat optimis dapat mewujudkan masyarakat yang sehat dan produktif sebagai fondasi utama menuju visi Sulbar Maju dan Sejahtera. (Rls)
