Mamuju, 8enam.com.-Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (KominfoSS) Provinsi Sulawesi Barat menggelar Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersama jajaran Diskominfo kabupaten se-Sulbar secara virtual, Jumat (13/3/2026). Forum ini menjadi wadah krusial untuk merumuskan strategi transformasi digital yang lebih terintegrasi dan berdampak nyata bagi pelayanan publik di tahun 2027.
Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulbar, Amujib, yang mewakili arah kebijakan Gubernur Suhardi Duka (SDK) dalam mempercepat digitalisasi daerah.
Inovasi yang Berorientasi Dampak, Bukan Sekadar Penilaian
Dalam sambutannya, Amujib menekankan bahwa inovasi teknologi yang dikembangkan oleh perangkat daerah tidak boleh hanya berhenti pada mengejar indeks penilaian. Fokus utama harus dialihkan pada manfaat langsung yang dirasakan masyarakat.
“Kita tidak ingin sekadar mendapatkan predikat daerah inovatif. Inovasi harus memberikan dampak nyata terhadap kualitas layanan publik. Saya mendorong integrasi berbagai aplikasi yang ada ke dalam satu sistem yang terpadu agar lebih efektif dan selaras dengan kebijakan pimpinan,” tegas Amujib.
Selain itu, ia mengapresiasi keberhasilan Pemprov dalam mengurangi wilayah blank spot, namun memberikan catatan penting untuk masa depan. “Ke depan, bukan hanya memperluas akses bebas blank spot, tetapi kualitas dan stabilitas jaringan internet di lingkungan pemerintahan harus menjadi perhatian utama,” tambahnya.
Strategi Kominfo di Tengah Keterbatasan
Kepala Dinas KominfoSS Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, mengakui bahwa peran Kominfo saat ini semakin sentral dan strategis. Meskipun menghadapi tantangan keterbatasan anggaran dan SDM, ia meminta seluruh jajaran tetap kreatif dan optimis dalam menyusun perencanaan RKPD 2027.
“Posisi Kominfo hari ini makin dibutuhkan. Meski fasilitas belum sepenuhnya terpenuhi, kita harus kreatif menyiasati keterbatasan. Kami membuka ruang bagi kabupaten untuk memberikan usulan program prioritas agar terjadi sinergi yang kuat antara provinsi dan daerah,” ujar Ridwan Djafar.
Empat Isu Strategis Transformasi Digital Sulbar
Forum ini membedah sejumlah isu krusial yang akan menjadi peta jalan menuju pemerintahan digital, di antaranya:
- Komunikasi Publik: Penguatan literasi digital dan optimalisasi pengaduan melalui SP4N-Lapor.
- Teknologi Pemerintahan: Integrasi aplikasi dalam kerangka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk efisiensi layanan.
- Statistik: Interoperabilitas data agar penyajian informasi bagi pimpinan lebih cepat dan akurat sebagai dasar pengambilan keputusan.
- Keamanan Siber: Penguatan perlindungan sistem digital pemerintah dari ancaman siber guna menjaga data publik.
Saat ini, Pemprov Sulbar masih memiliki tantangan besar untuk menuntaskan sisa 12 persen desa yang belum terjangkau internet. Dengan Forum OPD ini, diharapkan dokumen perencanaan 2027 akan lebih realistis namun tetap progresif dalam mewujudkan Sulawesi Barat yang terkoneksi secara digital sepenuhnya. (Rls)
