Mamuju, 8enam.com.-Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), secara resmi membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Tingkat Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026. Acara yang diinisiasi oleh Perwakilan BKKBN Sulbar ini berlangsung di Ballroom D’Maleo Hotel, Mamuju, 12–13 Maret 2026.
Mengangkat tema “Transformasi Kemendukbangga mendukung Program Prioritas Presiden menuju Indonesia Emas 2045”, Rakorda ini menjadi wadah krusial untuk menyelaraskan kebijakan keluarga sejahtera mulai dari masa pernikahan hingga penanganan lansia.
Membangun Keluarga Harmoni dengan Kebijakan Presisi
Dalam sambutannya, Gubernur SDK menegaskan bahwa BKKBN merupakan benteng utama dalam menciptakan keluarga harmoni. Ia meminta agar seluruh kebijakan yang dirumuskan dalam Rakorda ini memiliki tingkat presisi yang tinggi agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.
”Momentum ini sangat strategis untuk menyatukan visi. Kita bicara tentang siklus hidup manusia, mulai dari pernikahan, balita, penanganan stunting, pencegahan pernikahan dini, hingga keluarga sejahtera dan lansia. Semua ini adalah rangkaian kebijakan yang harus terpadu dan presisi,” ujar Suhardi Duka.
Gubernur juga mengajak TNI-Polri serta pemerintah di enam kabupaten untuk membuka tangan lebar dalam menjalin sinergi. “Kita ingin mewujudkan konsep keluarga sejahtera yang diberkati dan menjadi berkah bagi lingkungannya. Itu target besar kita,” imbuhnya.
Menjawab Tantangan Berat Sulawesi Barat
Gubernur SDK tidak menampik bahwa Sulawesi Barat masih menghadapi hambatan besar yang memerlukan penanganan luar biasa dari seluruh stakeholder. Ia memaparkan empat tantangan krusial yang harus segera diintervensi:
- Stunting: Prevalensi Sulbar masih di angka 35,4% (peringkat ke-3 tertinggi nasional).
- Pernikahan Anak: Mencapai 11,25% (peringkat ke-4 nasional).
- Kemiskinan Ekstrem: Melibatkan 36.952 keluarga (sekitar 203.802 jiwa).
- Anak Tidak Sekolah (ATS): Angka putus sekolah mencapai 22,80% (sekitar 64.548 anak).
Inovasi Menuju Indonesia Emas 2045
Penanganan masalah tersebut dipandang sebagai kunci utama menuju Indonesia Emas 2045. Gubernur menekankan bahwa inovasi dalam pelayanan KB dan pembangunan keluarga harus diperkuat untuk memutus rantai kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup manusia di Tanah Malaqbi.
Dengan kolaborasi yang solid antara BKKBN, Pemerintah Provinsi, dan seluruh lapisan masyarakat, Pemprov Sulbar optimis indikator kesejahteraan keluarga akan menunjukkan tren positif dalam setahun ke depan. (Rls)
