Mamuju, 8enam.com.-Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Barat memperketat pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas unsur asing di wilayahnya. Hal ini ditegaskan oleh Kepala Kesbangpol Sulbar, Darwis Damir, dalam briefing strategis bersama Bidang Kewaspadaan Nasional, Rabu (11/3/2026).
Langkah proaktif ini dilakukan untuk memastikan bahwa aktivitas Warga Negara Asing (WNA), organisasi internasional, maupun Tenaga Kerja Asing (TKA) di Sulawesi Barat berjalan sesuai koridor hukum dan tidak mengganggu stabilitas sosial serta politik daerah.
Pengawasan Ketat dan Deteksi Dini
Darwis Damir menginstruksikan seluruh jajarannya untuk memantau secara mendalam setiap kegiatan lembaga asing guna mencegah adanya penyimpangan dari izin yang telah diberikan oleh pemerintah.
”Pengawasan terhadap orang asing dan lembaga asing harus kita tingkatkan. Kita perlu memastikan seluruh kegiatan mereka selaras dengan aturan dan tidak menyimpang dari izin operasionalnya. Ini adalah bagian dari tanggung jawab kita menjaga kedaulatan dan ketertiban di daerah,” tegas Darwis.
Penguatan Sinergi Intelijen dan Forkopimda
Dalam arahannya, Darwis juga menekankan pentingnya penguatan fungsi Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM). Sinergi antara unsur Forkopimda menjadi kunci utama dalam melakukan deteksi dini terhadap potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG).
Upaya ini merupakan bagian dari dukungan terhadap misi pembangunan Pancadaya Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), yang memprioritaskan keamanan wilayah sebagai fondasi utama pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Kesiapsiagaan Menghadapi Gangguan Stabilitas
Bidang Kewaspadaan Nasional Kesbangpol Sulbar memegang peran sentral dalam merumuskan kebijakan teknis dan melakukan supervisi berkala di lapangan. Selain pengawasan asing, bidang ini fokus pada koordinasi kerja sama intelijen untuk memastikan setiap potensi gangguan dapat diantisipasi secara cepat dan tepat.
Dengan koordinasi yang efektif antarlembaga, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berkomitmen menciptakan iklim daerah yang kondusif, aman bagi investasi, serta menjamin keselamatan seluruh warga di Tanah Malaqbi. (Rls)
