Mamuju, 8enam.com.-Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (Dispoparekraf) Provinsi Sulawesi Barat tengah melakukan langkah-langkah strategis dalam penataan dan pengurusan aset instansi. Langkah ini merupakan tindak lanjut krusial dari penggabungan dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yakni Dinas Pariwisata serta Dinas Kepemudaan dan Olahraga.
Proses penataan aset ini menjadi prioritas untuk menjamin ketertiban administrasi serta memastikan seluruh fasilitas negara dapat dimanfaatkan secara optimal guna mendukung program kerja dinas yang lebih luas dan terintegrasi.
Transparansi dan Ketertiban Barang Milik Daerah
Kepala Dispoparekraf Sulbar, Bau Akram Dai, menegaskan bahwa restrukturisasi organisasi harus dibarengi dengan sinkronisasi aset yang akurat. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), yang menuntut penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.
“Penataan aset ini sangat penting agar seluruh barang milik daerah yang sebelumnya tersebar di dua dinas dapat terdata secara akurat di bawah satu naungan Dispoparekraf. Kami ingin pengelolaannya lebih tertib dan akuntabel sehingga tidak ada aset yang terbengkalai atau tidak terurus,” ujar Bau Akram, Selasa (10/3/2026).
Verifikasi Dokumen dan Penyesuaian Tanggung Jawab
Proses pengurusan aset yang sedang berjalan meliputi:
- Inventarisasi Menyeluruh: Pendataan fisik mulai dari peralatan kerja hingga fasilitas publik.
- Verifikasi Dokumen: Pengecekan bukti kepemilikan dan administrasi aset.
- Sistem Pencatatan Digital: Penyesuaian data ke dalam sistem administrasi aset pemerintah daerah.
- Redistribusi Penanggung Jawab: Penunjukan personel di masing-masing bidang (Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Ekraf) untuk mengelola sarana prasarana yang ada.
Mendukung Layanan Publik Berkualitas
Bau Akram menambahkan bahwa penataan ini bukan sekadar urusan administratif, melainkan fondasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan aset yang terkelola dengan baik, fasilitas olahraga, sarana pariwisata, hingga sarana penunjang ekonomi kreatif dapat berfungsi maksimal dalam melayani kebutuhan warga Sulawesi Barat.
“Dispoparekraf berkomitmen untuk terus membenahi administrasi aset sebagai bagian dari upaya menghadirkan pemerintahan yang berkualitas dan berkelas bagi masyarakat Tanah Malaqbi,” pungkasnya. (Rls)
