Mamuju, 8enam.com.-Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus memacu peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan melalui penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Langkah ini ditegaskan dalam koordinasi teknis antara Tim SPIP Pemprov Sulbar bersama Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Barat, Senin (9/3/2026).
Pertemuan ini bertujuan untuk memvalidasi pemenuhan bukti dukung (evidence) pada Kertas Kerja Penilaian Mandiri (KK PM) guna mengukur tingkat maturitas SPIP di seluruh lingkungan perangkat daerah Sulawesi Barat.
Sinkronisasi Lima Unsur Utama SPIP
Dalam koordinasi tersebut, Inspektorat Sulbar dan BPKP melakukan pembedahan teknis terhadap lima unsur utama yang menjadi standar penilaian nasional, yakni:
- Lingkungan Pengendalian: Menciptakan budaya organisasi yang bersih dan disiplin.
- Penilaian Risiko: Mengidentifikasi potensi hambatan dalam program pembangunan.
- Kegiatan Pengendalian: Langkah nyata meminimalisir penyimpangan.
- Informasi dan Komunikasi: Alur pelaporan yang transparan dan akurat.
- Pemantauan: Pengawasan berkelanjutan terhadap sistem pengendalian.
Langkah strategis ini merupakan bagian dari komitmen Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), dalam mewujudkan birokrasi yang efektif, transparan, dan akuntabel di masa kepemimpinannya.
Penilaian Mandiri yang Akurat dan Sistematis
Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Barat, M. Natsir, menjelaskan bahwa koordinasi dengan BPKP sangat krusial agar proses penilaian mandiri (Self-Assessment) tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan.
“Kami berkonsultasi untuk memastikan setiap evidence yang diinput dalam Kertas Kerja Penilaian Mandiri SPIP sudah selaras dengan indikator penilaian nasional. Harapannya, hasil penilaian ini menjadi dasar kuat bagi perbaikan tata kelola di setiap perangkat daerah,” ujar M. Natsir.
Meningkatkan Kepercayaan Publik
Penerapan SPIP yang matang diharapkan dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan inefisiensi anggaran. Dengan sistem pengendalian yang kuat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat optimis dapat meningkatkan kepercayaan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang lebih bersih.
Tim SPIP bersama BPKP juga mendiskusikan langkah-langkah penyempurnaan dokumen pendukung agar proses evaluasi berjalan sistematis sesuai dengan standar terbaru yang ditetapkan pemerintah pusat. (Rls)
