Jakarta, 8enam.com.-Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Sulawesi Barat, Herdin Ismail, memimpin langsung rapat pembinaan kepegawaian bagi seluruh aparatur di Kantor Badan Penghubung Daerah Sulbar, Jakarta, Rabu (4/3/2026).
Kehadiran orang nomor satu di BKPSDM Sulbar ini bertujuan untuk memperkuat manajemen kepegawaian serta memastikan seluruh ASN (PNS dan PPPK) di perwakilan Jakarta menjalankan standar disiplin tinggi. Langkah ini selaras dengan misi Gubernur Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (JSM) dalam membangun SDM yang unggul, berkarakter, serta akuntabel.
Integritas dan Profesionalisme Harga Mati
Dalam arahannya, Herdin Ismail menegaskan bahwa disiplin dan integritas adalah fondasi mutlak dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Ia meminta setiap ASN tidak hanya hadir secara fisik, tetapi juga produktif secara kualitas.
“Disiplin bukan hanya soal kehadiran, tetapi tentang tanggung jawab menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu dan berkualitas. Setiap ASN wajib menerapkan regulasi secara konsisten, terutama dalam pelaporan kinerja melalui aplikasi e-Kinerja dan pencapaian SKP,” tegas Herdin.
Adaptasi Sistem Digital dan Evaluasi Kinerja
Rapat ini juga menjadi forum evaluasi terhadap manajemen kinerja di lingkungan Badan Penghubung. BKPSDM mendorong pegawai untuk lebih adaptif terhadap sistem digital pemerintahan dan mampu bekerja secara kolaboratif. Herdin menginstruksikan adanya sinkronisasi data kepegawaian yang tertib sebagai bagian dari percepatan reformasi birokrasi.
“Optimalisasi penginputan kinerja adalah bagian dari implementasi reformasi birokrasi. Kami ingin seluruh pegawai terus meningkatkan kapasitas diri agar mampu mendukung program prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat secara optimal,” tambahnya.
Membangun Budaya Kerja Berorientasi Hasil
Pihak Badan Penghubung menyambut positif pembinaan langsung ini sebagai bentuk perhatian pemprov terhadap aparatur yang bertugas di luar daerah. Dengan pembinaan ini, diharapkan tercipta budaya kerja yang lebih tertib dan akuntabel, sehingga peran Badan Penghubung sebagai representasi Pemprov Sulbar di tingkat nasional semakin kuat dan berdaya saing. (Rls)
