Mamuju, 8enam.com.-Badan Penananggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat bergerak cepat menangani dampak kebakaran hebat yang melanda Dusun Kampung Tulu, Desa Galung Tulu, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar. Peristiwa yang terjadi pada Sabtu malam (28/2/2026) tersebut langsung direspons dengan pengerahan personel dan bantuan darurat.
Langkah ini merupakan instruksi langsung dari Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), yang menekankan pentingnya golden time atau respons cepat terhadap setiap kejadian bencana untuk meminimalisir dampak serta memastikan perlindungan bagi warga.
Pengerahan Tim Reaksi Cepat (TRC)
Kepala Pelaksana BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah, telah menerjunkan Tim Reaksi Cepat (TRC) ke lokasi kejadian. Selain membantu penanganan di lapangan, tim tersebut membawa bantuan logistik dasar untuk memenuhi kebutuhan mendesak para korban.
Berdasarkan data sementara hasil kaji cepat di lapangan, dampak kerusakan meliputi:
- 29 Unit Rumah: Rusak Total (Hangus Terbakar).
- 5 Unit Rumah: Rusak Berat.
- 3 Unit Rumah: Rusak Ringan.
Koordinasi dan Penanganan Terpadu
Kalaksa BPBD Sulbar menyampaikan bahwa koordinasi intensif terus dilakukan dengan BPBD Kabupaten Polewali Mandar, aparat desa, dan relawan di lokasi guna memastikan bantuan tepat sasaran.
”Langkah cepat ini adalah wujud kehadiran Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di tengah masyarakat. Kami fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar darurat seperti tenda pengungsian, selimut, makanan siap saji, dan perlengkapan dasar lainnya agar warga terdampak segera tertangani,” ujar Yasir Fattah.
Imbauan Kewaspadaan
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, terutama di kawasan pemukiman padat. Yasir mengingatkan warga untuk rutin memeriksa instalasi listrik dan penggunaan api di rumah tangga guna mencegah kejadian serupa.
”Saat ini proses pendataan dan penanganan darurat masih terus berlangsung. Kami pastikan seluruh warga terdampak mendapatkan perhatian penuh dari pemerintah,” tutup Yasir Fattah. (Rls)
