Mamuju, 8enam.com.-Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Barat mengambil langkah proaktif dalam merencanakan pembangunan sektor bahari daerah. Hal ini ditandai dengan partisipasi aktif DKP Sulbar dalam Zoom Meeting Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Nasional Tahun 2026, Jumat (27/2/2026).
Rakor ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan arah pembangunan kelautan dan perikanan Sulawesi Barat dengan kebijakan nasional, sekaligus mendukung misi PANCADAYA Gubernur Suhardi Duka (SDK) dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan pelayanan dasar berkualitas.
Sinkronisasi Data dan Target Produksi
Dipimpin langsung oleh Kepala DKP Sulbar, Safaruddin, S.DM, forum ini membahas komprehensif indikator kinerja utama berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 000.8.3/1628/Bangda.
Pihak Bappenas menekankan tantangan nasional produksi perikanan budidaya yang mencapai 2,41 juta ton. Merespons hal tersebut, DKP Sulbar diwajibkan menyiapkan data terintegrasi mencakup:
- Capaian dan anggaran tahun 2025.
- Target perencanaan tahun 2026 dan 2027 (Renstra).
- Data penyediaan sarana dan prasarana budidaya lintas kabupaten/kota.
Prioritas Budidaya: Rumput Laut dan Benih Nila
Kepala Bidang Perikanan Budidaya, Roswati Panasa, menegaskan bahwa komoditas rumput laut akan menjadi penggerak utama produksi, mengingat potensi ekspor dan nilai ekonomi tingginya bagi masyarakat pesisir.
Selain itu, DKP Sulbar memprioritaskan penyediaan benih ikan nila unggul untuk memenuhi tingginya permintaan Unit Perbenihan Rakyat (UPR). DKP juga menekankan perlunya sarana prasarana yang adaptif terhadap perubahan iklim untuk menjaga stabilitas produksi dari cuaca ekstrem.
Tantangan Pengawasan dan Posisi Strategis IKN
Kepala Bidang PSDKP, Zaehu M, memaparkan kendala keterbatasan armada, di mana dua kapal patroli yang dimiliki saat ini dalam kondisi kurang optimal untuk mengawasi luasnya perairan Sulbar. DKP Sulbar juga menyoroti perlunya pengawasan ketat terhadap penggunaan formalin pada hasil tangkapan nelayan.
Menanggapi kendala tersebut, Safaruddin berharap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dapat mengalokasikan anggaran untuk pembenahan kapal patroli, mengingat Sulbar adalah wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Sinergi pusat dan daerah adalah kunci. Sulawesi Barat sebagai penopang IKN harus mendapat perhatian strategis. Apa yang kita bahas hari ini akan menjadi pijakan untuk memperkuat sektor kelautan agar lebih maju, berdaya saing, dan berkelanjutan,” tegas Safaruddin. (Rls)
