Mamuju, 8enam.com.-Menanggapi keresahan masyarakat terkait kualitas menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG), DPRD Kabupaten Mamuju melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah dapur penyedia jasa makanan, Kamis (26/2/2026). Sidak ini bertujuan memastikan program nasional tersebut berjalan sesuai standar kesehatan dan gizi yang ditetapkan.
Langkah ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II, Asdar, dan Ketua Komisi III, Yuslifar, sebagai respon cepat atas polemik “menu kering” yang sempat viral dan dikeluhkan masyarakat selama bulan Ramadan.
Temuan Lapangan: Infrastruktur Belum Memadai
Dalam pantauan di tiga lokasi di Kecamatan Kalukku, gabungan Komisi DPRD Mamuju menemukan kondisi dapur yang memprihatinkan. Salah satu dapur di Desa Kabuloang yang dikelola Yayasan Insan Sehat Lestari menjadi sorotan karena dinilai jauh dari Standar Operasional Prosedur (SOP) pengolahan pangan.
Setidaknya terdapat tiga rapor merah hasil temuan lapangan:
- Legalitas Sanitasi: Mayoritas dapur belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan Sertifikat Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL).
- Pengolahan Limbah: Belum tersedianya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang memadai di area produksi.
- Higienitas Fisik: Kondisi bangunan dapur dianggap tidak layak untuk memproses makanan dalam skala besar secara aman.
Darurat Izin di 20 Lokasi Dapur
Ketua Komisi II DPRD Mamuju, Asdar, mengungkapkan fakta mengejutkan berdasarkan data koordinasi terakhir. Dari total 28 dapur yang beroperasi di Kabupaten Mamuju, tercatat 20 di antaranya belum mengantongi izin SLHS dan IKL.
”Kami turun untuk memastikan program Presiden ini berjalan tepat sasaran. Kandungan gizi harus berimbang dengan nilai bahan baku yang disalurkan. Masalah izin ini krusial karena menyangkut keselamatan konsumsi anak-anak sekolah kita. Jangan sampai muncul spekulasi negatif karena standar kesehatan yang diabaikan,” tegas Asdar.
Pengawasan Berlanjut
DPRD Mamuju berkomitmen untuk melanjutkan sidak ke wilayah lain dalam beberapa hari ke depan. Pihak legislatif mendesak Koordinator Wilayah Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) dan dinas terkait untuk segera melakukan pembinaan ketat terhadap vendor yang tidak memenuhi syarat.
Langkah tegas ini diambil untuk menjamin bahwa setiap porsi makanan yang sampai ke tangan siswa bukan hanya bergizi secara komposisi, tetapi juga higienis dalam proses produksinya. (Rls)
