Majene, 8enam.com.-Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Barat, M. Natsir, secara resmi memaparkan hasil monitoring dan evaluasi (monev) program percepatan penurunan stunting kepada Pemerintah Kabupaten Majene. Laporan tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Majene, Ardiansyah, di ruang kerjanya, Rabu (25/2/2026).
Pemaparan ini merupakan tindak lanjut dari rangkaian pengawasan intensif untuk memastikan program stunting di Majene selaras dengan Permendagri Nomor 4 Tahun 2026 serta mendukung penuh visi Panca Daya Gubernur Suhardi Duka.
Penyelarasan Program Nasional dan Daerah
M. Natsir yang didampingi Plt. Irban Wilayah II, Wahidah Harun, menjelaskan bahwa koordinasi ini bertujuan mengunci sinkronisasi antara kebijakan nasional dengan eksekusi di tingkat daerah. Fokus utamanya adalah memastikan anggaran dan kegiatan yang telah disusun benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
“Kami hadir untuk memastikan setiap program tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan selaras dengan regulasi nasional. Tujuannya agar tujuan pembangunan daerah, khususnya dalam mencetak generasi unggul bebas stunting, dapat tercapai dengan parameter yang jelas,” ujar M. Natsir.
Tiga Poin Penguatan Hasil Monev
Berdasarkan hasil temuan di lapangan, Plt. Irban Wilayah II, Wahidah Harun, memberikan catatan strategis yang harus segera ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait di Majene. Terdapat tiga aspek utama yang memerlukan penguatan segera:
- Validasi Data: Percepatan pemutakhiran data sasaran agar intervensi tepat sasaran.
- Edukasi Lapangan: Optimalisasi sosialisasi gizi dan sanitasi lingkungan kepada masyarakat.
- Monev Berkala: Pengawasan mandiri secara rutin oleh OPD pengampu program.
“Kami mendorong sinergi yang lebih kuat. Implementasi program stunting jangan hanya sekadar gugur kewajiban administratif, tetapi harus ada penurunan prevalensi yang nyata di tengah masyarakat,” tegas Wahidah.
Komitmen Keberlanjutan
Pertemuan ini diharapkan menjadi katalisator bagi Pemerintah Kabupaten Majene untuk lebih responsif dalam mengelola program kesehatan dasar. Dengan koordinasi yang makin solid antara Provinsi dan Kabupaten, target penurunan stunting di Sulawesi Barat diharapkan dapat berjalan lebih terarah, efektif, dan berkelanjutan. (Rls)
