Mamuju, 8enam.com.-Langkah DPRD Kabupaten Mamuju menggelar rapat gabungan komisi untuk membahas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Rabu (25/2/2026) mendapat reaksi dingin dari Himpunan Pelajar Mahasiswa Kesehatan (Hipermakes) Sulawesi Barat. Ketua Hipermakes Sulbar, Muh. Ilham, menyebut pertemuan tersebut sebagai agenda yang sia-sia dan sekadar membuang waktu.
Senyum sinis Ilham muncul bukan tanpa alasan. Ia menilai langkah legislatif tersebut terlambat dan cenderung seremonial, mengingat persoalan serupa telah disuarakan sejak tahun lalu namun menemui jalan buntu.
Janji di Atas Kertas : Empat Poin yang Terabaikan
Ilham mengungkapkan bahwa pihaknya pernah menginisiasi audiensi dengan Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Barat yang dihadiri lintas sektor, mulai dari Dinas Kesehatan hingga Koordinator Regional MBG. Dalam forum tersebut, lahir empat kesepakatan krusial:
Prioritas Ekonomi Lokal : Melibatkan penyedia makanan lokal, bukan didominasi yayasan tertentu.
Serapan Pangan Lokal: Kolaborasi dengan petani dan nelayan lokal untuk suplai dapur SPPG.
Pemberdayaan SDM Lokal: Mengutamakan lulusan Kesehatan Lingkungan dan Gizi lokal untuk menekan pengangguran.
Legalitas Operasional: Koordinasi lintas stakeholder untuk penuntasan izin SPPG.
“Sayangnya, semua poin itu hanya berhenti di atas kertas. Hasilnya nihil hingga saat ini,” tegas Ilham.
Desakan Izin Sanitasi dan IPAL yang “Masuk Angin”
Salah satu poin paling krusial yang disorot Ilham adalah abainya pengelola terhadap aspek kesehatan pangan. Dari 85 SPPG yang beroperasi tahun lalu, kesepakatan untuk melengkapi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dalam waktu tiga bulan tidak membuahkan hasil.
Ironisnya, di tengah karut-marut perizinan, jumlah SPPG justru melonjak tajam dari 85 unit menjadi 137 unit, dan diprediksi akan mencapai 170 unit pada Mei mendatang.
“Dua aspek ini (SLHS dan IPAL) sangat vital untuk menjamin keamanan pangan siswa. Koordinator regional sempat minta waktu tiga bulan menunggu arahan Badan Gizi Nasional (BGN), tapi setelah itu evaluasi tidak berjalan. Data jumlah dapur pun fluktuatif dan sulit diakses,” tambahnya.
Pengawasan Melemah di Tengah Ekspansi Program
Hipermakes menilai proyek MBG kini telah mengakar kuat sehingga sulit dimintai pertanggungjawaban secara terbuka. Keterlibatan hampir seluruh instrumen negara dalam program ini justru memunculkan pertanyaan besar mengenai independensi pengawasan.
“Ketika semua instrumen terlibat, siapa yang benar-benar independen untuk mengawasi? Kami khawatir ekspansi masif tanpa transparansi data akan memicu persoalan tata kelola dan risiko kesehatan pangan di masa depan,” cetus Ilham.
Ia menutup pernyataannya dengan mendesak DPRD dan pemerintah untuk berhenti melakukan rapat formalitas. Menurutnya, yang dibutuhkan masyarakat saat ini bukanlah seremonial, melainkan keberanian politik untuk membuka data secara objektif dan menata ulang sistem operasional MBG demi keselamatan penerima manfaat. (Rls)
