Mamuju, 8enam.com.-Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) berhasil merampungkan Rekonsiliasi dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2025. Kegiatan yang berlangsung pada Senin (26/01/2026) ini memastikan seluruh realisasi anggaran senilai Rp13,751 miliar telah tercatat secara akurat dan akuntabel.
Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Gubernur Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (JSM) dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, khususnya dalam penyediaan pelayanan dasar berkualitas.
Sinkronisasi Data OMSPAN dan Bukti Fisik
Rapat yang dipimpin oleh Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda, Syaharuddin, bersama tim Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini berfokus pada validasi data di aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN).
Syaharuddin menegaskan bahwa rekonsiliasi bukan sekadar mencocokkan angka, tetapi juga memastikan bukti fisik di lapangan tersedia lengkap.
- Foto Berkoordinat: Setiap kegiatan wajib dilengkapi dokumentasi foto dengan titik koordinat lokasi sebagai bukti nyata pembangunan.
- Serapan Tenaga Kerja: Realisasi fisik juga mencakup data penyerapan tenaga kerja lokal yang terlibat dalam proyek tersebut.
- Capaian Output: Memastikan infrastruktur yang dibangun sesuai dengan target perencanaan awal.
Siap Direviu Inspektorat
Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra, memberikan apresiasi atas rampungnya penginputan dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik yang kini telah mencapai 100 persen.
“Dokumen persyaratan telah lengkap di Aplikasi OMSPAN dan siap untuk proses reviu oleh Inspektorat (APIP) Provinsi Sulawesi Barat. Ini adalah bentuk pengendalian agar penggunaan dana pusat benar-benar tepat sasaran dan sesuai regulasi PMK Nomor 25 Tahun 2024,” jelas Ali Chandra.
Hasil Nyata untuk Pendidikan
Pada TA 2025, alokasi DAK Fisik diarahkan pada sektor strategis seperti pendidikan. Dengan selesainya tahap evaluasi ini, Pemprov Sulbar memastikan bahwa anggaran negara yang dikelola telah memberikan manfaat optimal bagi peningkatan mutu infrastruktur pendidikan di Sulawesi Barat. (Rls)
