8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mamuju, 8enam.com.-Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel. Inspektorat menggelar Sosialisasi dan Coaching Clinic Pengisian Kertas Kerja Manajemen Risiko bagi seluruh perangkat daerah di Aula Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulbar, Kamis 6 November 2025.
Kegiatan ini, menindaklanjuti arahan Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga, bertujuan meningkatkan kompetensi aparatur dalam mengidentifikasi dan memitigasi potensi risiko dalam pelaksanaan program.
Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Barat, M. Natsir, menyampaikan bahwa manajemen risiko adalah langkah konkret dalam penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif.
“Manajemen risiko merupakan bagian penting dari upaya mencegah terjadinya penyimpangan dan meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan,” ungkapnya.
Pendampingan Langsung dari Auditor BPKP
Dalam sesi coaching clinic, peserta mendapatkan pendampingan langsung dari tim BPKP, yang fokus pada tata cara pengisian kertas kerja manajemen risiko. Materi yang ditekankan meliputi:
Proses identifikasi risiko.
Analisis tingkat kemungkinan dan dampak.
Penyusunan rencana mitigasi yang efektif.
Kegiatan ini dilanjutkan dengan praktik langsung pengisian kertas kerja, memastikan peserta mampu menerapkan konsep secara teknis di unit kerja masing-masing.
Sebagai tindak lanjut, Inspektorat Daerah Sulbar akan melakukan pendampingan dan evaluasi penerapan manajemen risiko di setiap perangkat daerah, guna memastikan bahwa tujuan pembangunan daerah dapat tercapai secara optimal dengan meminimalisir dampak risiko sejak dini. (Rls)
