8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mamuju, 8enam.com.-Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memulai pemeriksaan di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) dengan fokus pada tata kelola keuangan daerah, efektivitas belanja, dan kualitas pelayanan publik. Rapat entry meeting yang dipimpin oleh Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, ini berlangsung di Kantor Gubernur pada Jumat, 19 September 2025.
Pemeriksaan ini menyoroti tiga area strategis:
- Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD).
- Efektivitas Belanja Daerah dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- Peningkatan Layanan Publik, khususnya perizinan.
Pemeriksaan sebagai Instrumen Perbaikan
Sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD), Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sulbar menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh proses pemeriksaan ini. Kepala BPKPD Sulbar, Muhammad Ali Chandra, memandang pemeriksaan ini sebagai instrumen penting untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas.
”Kami di BPKPD Sulbar siap mendukung penuh pemeriksaan Itjen Kemendagri,” ujar Muhammad Ali Chandra. “Peran kami sebagai BUD adalah memastikan setiap rupiah dikelola dengan transparan, belanja daerah efektif, dan PAD dioptimalkan. Hal ini sekaligus menjadi komitmen kami dalam memberikan layanan publik yang semakin baik.”
Meningkatkan Kepercayaan Publik
Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, Muhammad, menambahkan bahwa pengawasan ini juga menjadi peluang untuk memperbaiki sistem pelaporan keuangan. “Pemeriksaan ini bukan sekadar evaluasi, tetapi juga menjadi peluang untuk memperkuat sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah,” katanya.
BPKPD Sulbar berharap pemeriksaan ini akan memperkuat tata kelola keuangan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, memperkuat kapasitas fiskal daerah, dan mendorong pelayanan publik yang semakin berkualitas. (Rls)
