8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mamuju, 8enam.com.-Untuk mewujudkan kualitas pembangunan pada bidang konstruksi, Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Barat, Akmal Malik dalam waktu dekat ini akan segera membentuk tim pengawasan jasa konstruksi dengan menggandeng Serikat Pekerja DPN Perkasa Sulawesi Barat.
Hal ini disampaikan saat audiens dengan DPN Perkasa Sulbar di Rumah Jabatannya, Selasa (14/6/2022) kemari.
Pada pertemuan tersebut, Akmal Malik mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan oleh DPN Perkasa selama ini dalam proses pengawasan sejumlah pekerjaan konstruksi.
“Ini adalah sebuah simbiosis multualisme yang sangat bagus bagi kita, antara Pemerintah dan masyarakat untuk berkolaborasi menghadirkan tenaga-tenaga kerja yang terlatih, dan tentunya kita sangat mengapresiasi pada DPN Perkasa Sulbar,” kata Akmal Malik.
Menyinggung soal sertifikasi para pekerja lokal dalam bidang konstruksi, dirinya mengaku punya keinginan besar agar Sulawesi Barat memiliki tenaga kerja yang tersertifikasi.
“Pemerintah memang punya keinginan agar Sulbar ini memiliki tenaga kerja yang tersertifikasi, tentunya ketika ada pembangunan pasti kita akan lebih kedepankan mereka-mereka yang bersertifikasi,” ujar Akmal Malik.
Meski demikian, dirinya menyebut bahwa tidak semua pelaku pelaku yang bergerak dalam bidang konstruksi memahami regulasi yang ada, hal itu disebabkan karena ada keinginan untuk mendapatkan lebih murah. Sehingga, menurutnya, bahwa anatara DPN Perkasa Sulbar, pihaknya bersepakat membentuk tim bersama-sama, untuk mengawasi dan monitoring agar betul-betul tenaga kerja yang dipakai mereka yang memiliki kualifikasi yang baik dan sertifikasi yang ada.
Sementara merespon atas adanya Undang-Undang No 2 Tahun 2017 yang memprasyaratkan sertifikasi tenaga kerja konstruksi dan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2021 Tentang penyelenggaraan ketenaga kerjaan yang didalamnya mengatur pentingnya kompetensi kerja, Akmal berjanji akan melakukan pengawasan dan monitoring melalui pembentukan tim.
“Kami pastinya akan mengawasi agar para pengusaha, yang menggunakan jasa tenaga kerja haruslah bersertifikasi, karena sebuah regulasi yang baik bagaimanapun jika tidak diawasi pelaksanaannya, maka akan terjadi penyimpangan didalamnya,” tegasnya.
Dirinya berharap kehadiran DPN Perkasa Sulbar, dapat menjadi mitra pemerintah untuk membangun tenaga kerja yang berkualitas.
“Teman-teman dari DPN Perkasa Sulbar, jadilah mitra untuk Pemerintah Sulbar dalam rangka membangunan tenaga kerja yang berkualitas, tenaga kerja yang betul-betul dibutuhkan untuk menghadirkan perekonomian yang lebih baik di Sulbar,” simpul Akmal Malik. (Riadi)
