8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mamuju, 8enam.com.-DPRD Provinsi Sulawesi Barat menggelar Rapat Gabungan Panitia Khusus (Pansus) dalam rangka penyampaian laporan dan rekomendasi tahap pertama kepada Pemprov Sulbar.
Rapat yang dipimpin langsung Ketua DPRD Suraidah Suhardi didampingi Wakil Ketua DPRD Sulbar, Abdul Rahim, hadir pula pada kesempatan tersebut para ketua pansus seperti Hatta Kainang, Sukri Umar dan sejumlah anggota DPRD Sulbar lainnya. Rapat itu berlangsung di Kantor sementara DPRD Sulbar Senin, (8/3/2021).
Wakil Ketua DPRD, Abd. Rahim menyarankan Pemprov Sulbar agar memperkuat kordinasi dengan pihak kabupaten yang terdampak gempa agar pelayanan tarhapan masyarakat dapat berjalan sebagaimana mestinya. Selain itu, Ia juga meminta manajemen penanganan akses publik dapat dikelola dengan baik sehingga tidak terkesan tertutup.
Dalam pertemuan tersebut, masing-masing pansus menyampaikan Rekomendasi dimulai dari Sukri Umar, Sukri meminta adanya partisipasi dan keseriusan pemerintah daerah dalam hal penanganan dan pemberian bantuan pasca gempa.
Sementara itu, Firman Argo menyarankan agar mengevaluasi pos komando transisi darurat ke pemulihan bencana dan memanfaatkan dana BTT yang ada di Pemprov Sulbar.
Sementara Hatta Kainang menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi SulBar harus membuat pertauran Gubernur terkait dengan rencana aksi penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa, seperti di Suteng Pergub nomor 10 Tahun 2019, NTB pergub nomor 35 Tahun 2018, Aceh Pergub nomor 64 tahun 2013.
Hatta juga mendesak Pemprov Sulbar segera membuat program padat karya plus dengan menggunakan anggaran Marasa. (Humas DPRD Sulbar/Lina-Anti)
Advetorial
