Mamuju, 8enam.com.-Polemik penggajian Guru Tidak Tetap(GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang terus menggelinding mendapat tanggapan serius dari tokoh akademisi yang juga tokoh pendidikan di Sulbar
Dalam keterangan Persnya, Ahmad Taufan mengatakan bahwa polemik yang dialami GTT dan PTT bukan permasalahan besar dan tidak ada alasan pihak pemprov untuk tidak membayarkan itu.
“GTT dan PTT tidak perlu kita khawatir untuk tidak dibayar, dia akan dibayar pada saat kita bergerak. Bergerak pertama dengan mengetuk hati pemimpin dengan cara, Kita mungkin butuh waktu seminggu kalau hatinya tidak terbuka harus dipahami bahwa pemerintah terlanjur mengeluarkan surat keputusan dan itu ada kaitannya dengan pidana pada saat itu dibuat menjadi laporan polisi,” Kata Ahmad Taufan, Kamis (10/1/2019) malam disalah satu warkop di Mamuju.
Dia menjelaskan bahwa teman-teman yang berpredikat GTT dan PTT mengantongi SK yang di tandatangani oleh pemegang kebijakan, dan itu berujung pada pidana pada saat dilaporkan itu tahap kedua makanya pihaknya yakin akan dibayarkan.
“Pemerintah kita ini masuk dalam perangkap, tertangkap basah setelah dia mengeluarkan surat keputusan pengankatan GTT dan PTT dan itu di kantongi oleh teman-teman guru dan pegawai. Otomatis itu proses,” jelas Ahmad Taufan dihadapan puluhan awak media.
“Pemprov harus memprioritaskan hal ini, pemerintah harus membuka diri bahwa masalah ini (GTT dan PTT) tidak berat, namun butuh ketegasan untuk mengambil keputusan yang solutif,” lanjutnya.
Lanjutnya, Ini harus diselesaikan dengan sesingkat-singkatnya karena ini menyangkut persoalan perut. ni uang kecil, membayar ini sesungguhnya bukan uang besar.
“Kita tunggulah 1 minggu, kalau opsi pertama, kedua dan ketiga tidak mampan, ya apa boleh buat kemungkinan saya akan turun panggung,” pungkasnya. (edo)