8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mamuju, 8enam.com.-Pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu upaya pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk meningkatkan kemampuan intelektual dan kepribadian bagi para pegawai. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan sarana dan prasarana yang berkualitas serta cukup memadai, dan ditahun 2020 Sulbar akan punya kampus diklat refresentatif untuk pegawai.
“Untuk di Sulbar, saya rencanakan di tahun 2020 sudah punya kampus resprentatif untuk kampus diklat dan semua kegiatan training di Sulbar akan berpusat di Mamuju, ungkap SekProv Sulbar, Muhammad Idri saat menghadiri diklat Training Officer Course (TOC) lingkup Pemerintah Sulbar yang berlangsung di Hotel Berkah, Kamis (6/12/2018).
Untuk membentuk manusia yang berkualitas dengan memiliki keterampilan, kemampuan kerja dan loyalitas kerja yang tinggi kepada suatu organisasi pemerintahan kata Idris, tidak hanya sebatas pelatihan semata, tetapi diperlukan koneksi yang kuat dari semua unsur pemerintahan baik di pusat, daerah ataupun kabupaten dan kota.
“Kita berharap di Sulbar walau hanya memiliki enam kabupaten, kita akan membangun koneksi melalui pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota membangun pembinaan melalui ajang diklat,” kata Idris.
Idris katakan, penyelenggaraan sebuah diklat harus disertai sebuah sertifikasi penyelengara, yang bertujuan sebagai pedoman akreditasi bagi pemerintah daerah kedepan.
“Selain itu, dalam mewujudkan keinginan daerah tersebut, diperlukan sebuah perencanaan yang matang dan sebuah gambaran yang besar bagi pemprov Sulbar, yang ditargetkan se lambat-lambatnya dua minggu kedepan. Saat ini sudah harus ada gambar rencana besar dan saya minta paling tidak dua minggu kita sudah miliki itu,” bebernya.
Sementara Kaban Widyaswara LAN Makassar, Nur Alam Tahir menyampaikan, salah satu visi misi Sulawesi Barat yaitu menciptakan profesionalisme aparatur pemerintahan. Hal tersebut dikarenakan persaingan antar provinsi di kelas dunia yang sangat ketat, maka hal tersebut perlu menjadi perhatian yang besar dari pemerintah Sulbar.
Selain itu dia katakan, terkait anggaran sebesar Rp 20 miliar milik Provinsi Sulawesi Barat yang tidak dapat masuk dalam kawasan Sulbar, itu dikarenakan belum terakreditasinya daerah Sulbar sebagai salah satu pusat pelatihan daerah merupakan salah satu bentuk kerugian yang besar, maka dari itu diperlukan solusi penanganan agar anggaran yang diperuntukkan bagi Provinsi ke 33 tersebut dapat terkelola dengan baik.
“Harapan kami, tolong berikan kami ruang untuk pengembangan di segala ruang,” pungkas pria yang pernah menjabat sebagai Asisten I Gubernur Sulbar itu
Kegiatan tersebut turut dihadiri kepala Dinas ESDM Sulbar Yakub F Solong, para eselon IV se-Sulbar dan lainnya. (farid)
