Pemerintah Terkesan Tutup Mata Dalam Persoalan Penetapan Harga Sawit

Mamuju, 8enam.com.-Pemerintah terkesan tutup mata dalam persoalan penetapan harga buah kelapa sawit. Hal itu disampaikan oleh Ketua Cabang Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Manakarra, Sopliadi.

Melalui pesan WhatsApp, Selasa (4/12/2018), Sopliadi katakan, ekonomi adalah sebuah alat pemuas kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, sehingga dalam aktivitas tersebut keterlibatan pemerintah dalam mengatur regulasi dalam bidang perekonomian harus betul-betul terkawal secara baik dan benar.

Provinsi Sulawesi Barat kata Sopliadi, adalah sebuah daerah potensial pada wilayah pertanian dan perkebunan untuk mengekspor sebuah produk lokal keluar daerah, baik lingkup nasional maupun skala internasional. Terbukti pada aspek perkebunan sawit Sulbar telah mampu mendistribusi minyak sampai ke luar negeri.

Menurutnya, dalam menjaga keberlangsungan ekspor produk tersebut, pihak pemerintah harus membuat regulasi yang jelas untuk mempertahankan ekspor produk barang.

“Disisi lain, pemerintah terkesan menutup mata dalam penetapan permasalahan harga sawit, karena sampai hari ini regulasinya tidak jelas dan pemerintah terkesan hanya menghabiskan anggaran membahas permasalahan ini tapi tidak pernah serius untuk menyelesaikan permasalahan tersebut,” ungkap Sopliadi

Terbukti lanjutnya, pada tahun 2015 pihaknya telah mendorong penetapan harga sawit harus mempunyai regulasi yang jelas dari pemerintah, untuk membuat perda agar perusahaan sawit diseluruh Provinsi Sulbar tidak bebas dalam memainkan harga yang kemudian mengorbankan masyarakat secara umum.

“Tetapi sejak tahun 2016, DPRD Sulbar sudah membahas dan mendorong regulasi tersebut. Dan pada saat itu Pansus telah terbentuk dan sampai saat ini Perda yang membahas regulasi penetapan harga sawit tersebut tidak pernah lahir,” terangnya.

“Kami mempertanyakan apa kinerja DPRD Sulbar ? Dan meminta kepada pemerintah Sulbar agar menyelesaikan permasalahan anjloknya harga sawit saat ini yang berimplikasi mencekik leher para petani,” sambungnya.

Ketika permasalahan ini tidak selesai lanjutnya, maka pihaknya meminta kepada pihak pemerintah Sulawesi barat dalam hal ini DPRD Sulbar mengembalikan dana yang sudah digunakan dalam pembahasan penetapan harga sawit

“Haram hukumnya kalian mempergunakan anggaran negara tapi tidak betul-betul serius untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat,” Tegas Sopliadi .

“Dan ketika hal ini tidak diselesaikan maka dengan ini kami atas Nama HMI Cabang Manakarra akan menggelar aksi besar-besaran dan bahkan akan membawa masyarakat petani sawit untuk menduduki Kantor gubernur provinsi Sulawesi barat,” Kuncinya. (Red/edo)