8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mamuju, 8enam.com.-Dalam rangka membantu Pemerintah Daerah untuk menerapkan sistem perencanaan pembangunan daerah secara transparan dan objektif kepada publik, agar terwujud pemerintahan yang baik, Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar melaunching penggunaan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Perencanaan dan Keuangan Terintegrasi Lingkup Pemerintah Provinsi Sulbar, Senin (6/8/2018).
Launching SIMDA juga dilakukan sebagai tindak lanjut komitmen bersama antara Pemprov Sulbar dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait program pencegahan dan pemberantasan korupsi secara terintegritas.
Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar mengatakan, penggunaan sistem penerapan yang masih tradisional agar ditinggalkan, saatnya untuk beralih kepada sistem yang lebih moderen.
“Saya sangat menyambut baik dengan adanya Simda ini, karena itu saya minta kepada semua pihak khususnya seluruh stakeholder pemerintah daerah di Sulbar untuk berkomitmen melakukan reformasi tatakelola pemerintahan pada bidang perencanaan dan penganggaran,” kata Ali Baal.
Untuk itu, dia menghimbau agar sistem aplilaksi tersebut dapat diimplementasikan dengan sebaik-baiknya, sesuai ketentuan, tahapan dan waktu berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agar hal tersebut dapat terwujud, Ali Baal katakan, diperlukan dukungan dari semua pihak, khususnya seluruh OPD lingkup Sulbar, serta BPKP RI untuk terus bersinergi dalam bidang pengawasan dan pembangunan.
Sementara itu, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP RI, Gatot Darmasto menyampaikan, SIMDA diciptakan dalam rangka membantu pemerintah daerah untuk menerapkan sistem perencanaan pembangunan daerah secara transparan dan objektif kepada publik, agar terwujud pemerintahan yang baik.
“Pengembangan SIMDA perencanaan merupakan bagian dari upaya BPKP untuk melakukan pengawalan peningkatan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, dengan fokus pada peningkatan Governance System, melaui pengembangan program aplikasi SIMDA berbasis teknologi informasi,” terang Gatot
Terkait capaian penerapan SIMDA keuangan dan perencanaan, Gatot mengungkapkan, dari tujuh pemerintahan daerah yang ada di Sulbar, baik Proivinsi dan Kabupaten, terdapat 6 yang sudah menggunakan SIMDA Keuangan dan lima SIMDA perencanaan.
Senada dengan itu, Kepala Bappeda Sulbar, Junda Maulana mengatakan, perencanaan dan penganggaran merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan dalam proses menjalankan pemerintahan, sehingga keduanya menjadi mutlak untuk dapat sinkron dan konsisten.
Junda mengemukakan, kebijakan implementasi integrasi antara SIMDA Perencanaan dan Keuangan di lingkup Pemprov Sulbar sebagai salah satu langkah yang mendukung pencapaian misi ke dua pada RPJMD Sulbar 2017-2022 yakni, mewujudkan pemerintahan bersih, moderen dan terpercaya.
Pada kesempatan tersebut juga dilakukan Penandatanganan MoU antara Pemprov Sulbar dengan BPKP-RI tentang tata kelola Pemerintahan dan Penandatanganan naskah perjanjian hibah tanah, masing-masing ditandatangani Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar bersama Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP RI Gatot Darmasto. Selanjutnya Gubernur Sulbar menyerahkan sertifikat tanah kepada Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP RI Gatot Darmasto.
Sedangkan, penandatanganan kesepakatan Gerakan Menilai Risiko (GMR) dilakukan Sekprov Sulbar, Ismail Zainuddin bersama Kepala BPKP Perwakilan Sulbar, Arif Ardiyanto dan penandatanganan kesempakatan peningkatan kapabilitas APIP, yang dilakukan kepala Inspektorat Sulbar, Suryadi bersama Kepala BPKP perwakilan Sulbar, Arif Ardiyanto.
Kemudian dilanjutkan penyerahan laporan pengawasan BPKP RI semester I, dari Kepala BPKP perwakilan Sulbar, Arif Ardiyanto kepada Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar.
Untuk diketahui, Launching SIMDA tersebut digelar di Auditorium Lantai 4 Kantor Gubernur Sulbar dihadir Asisten Bidang Administrasi, Djamila, Asisten Pemerintahan, M. Natsir, Pimpinan OPD lingkup Sulbar, Perwakilan Polda Sulbar dan Korem 142 Tatag, serta undangan lainnya. (kominfo/mhy)
