8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mamuju, 8enam.com.-Bekerja sama dengan LSM Jaringan Masyarakat Non Partisan (Jari Manis) Provinsi Sulawesi Barat, Badan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar dialog publik di hotel d’Maleo, Mamuju, Senin (7/5/2018).
Kegiatan bertema “Mewujudkan Kinerja Konstitusi DPD RI” ini dibuka langsung oleh anggota DPD RI dapil Sulbar, Muhammad Asri Anas.
Hadir sebagai narasumber Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulbar Sulfan Sulo, anggota KPU Sulbar Adi Arwan Alimin dan Ketua STIE Muhammadiyah Mamuju, Suryansyah.
Hadir dalam dialog tersebut, bakal calon anggota DPD RI periode 2019-2024, perwakilan pimpinan partai politik, LSM, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kepemudaan, mahasiswa dan wartawan.
Dalam sambutannya, Anggota DPD RI Muhammad Asri Anas menyampaikan, sejauh ini DPD RI telah melaksanakan kinerjanya secara nyata dengan cara merespon aspirasi dan harapan masyarakat dan daerah dalam bentuk produk-produk kelembagaan DPD RI.
“Dalam kurun waktu mulai dari bulan Oktober 2004 hingga September 2017, DPD RI telah mengajukan kepada DPR seanyak 81 Rancangan Undang-undang, kemudian 253 pandangan dan pendapatsebanyak 94 pertimbangan dan 198 hasil pengawasan. Itu berarti, kami di DPD RI telah bekerja semaksimal mungkin sesuai dengan peran dan fungsi kami,” sebut Asri.
Menurutnya, berdasarkan kinerja tersebut, masyarakat Indonesia termasuk masyarakat Sulawesi Barat sangat berharap agar lembaga DPD RI dapat terus memaksimalkan fungsinya sebagai lembaga perwakilan daerah yang tertuang dalam UUD 1945, UU MD3, UU P3 dan putusan MK.
“Tentu kita berkomitmen kedepan peran dan fungsi DPD RI terus dapat dimaksimalkan. DPD RI juga akan terus membuka ruang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk aktif berpartrisipasi dalam menyampaikan masalah kedaerahan. Sebagai anggota DPD RI, wakil daerah di pusat, saya tentu akan lebih intens dan proaktif mendatangi masyarakat dan stakeholder guna membahas persoalan daerah,” jelas senator dua periode itu.
Lanjut Asri, selama ini masih terdapat sejumlah kendala dalam mengagregasi kepentingan daerah, mulai dari kurang maksimalnya koordinasi dari pemerintah daerah di tingkat Kabupaten dan Provinsi, juga kurang optimalnya peran DPR RI dalam membangun sinergi kepada DPD RI untuk mengakomodasi persoalan dan kepentingan daerah.
“Sehingga kedepan kurang sinergi ini harus terus kita tingkatkan. Saya juga berharap agar pemerintah dapat membantu kami di DPD untuk memberikan data-data yang dibutuhkan dalam rangka mendorong percepatan kemajuan daerah,” harapnya.
Asri juga berharap, agar posisi strategis DPD RI benar-benar dapat menjadi jembatan politik bagi warga masyarakat Sulawesi Barat.
“Saya juga berharap kepada seluruh masyarakat Sulbar, khususnya kita yang berada di acara ini agar ikut mengawal dan memberikan dukungan untuk menyelesaikan kinerja konstitusional yang telah diamanatkan kepada kami,” kunci mantan Ketua DPD KNPI Sulbar pertama ini. (Ashari).
