Desa Yang Tidak Memiliki Bumdes, Dana Desanya Akan Di Pending

Mateng, 8enam.com.-Dari 4 program skala prioritas Kementerian Desa dan Transmigrasi, satu program yang menjadi keharusan di miliki oleh Desa yakni Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Sehingga bagi desa yang tidak memiliki Bumdes, maka Dana Desanya akan di pending sampai desa tersebut memiliki Bumdes.

Hal tersebut di sampaikan oleh Kepala Dinaa Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng), Dzulkifli saat di temui di salah satu warkop di Topoyo, Rabu (28/3/2018).

Dzulkifli katakan, 4 skala prioritaa dari Kementerian Desa melalui instruksi peresiden, salah satunya semu desa harus memiliki Bumdes. Jadi dari 4 skala prioritas dari Kemendes, penekannya lebih kepada Bumdesnya. Intinya bagaimana Bumdes itu bisa berjalan

“Arahan Kemendes itu, Dana Desa diturunkan itu melalui Kementerian Keuangan itu peruntukanya untuk bidang pemberdayaan masyarakatnya seperti Bumdes, program unggulan desa, Embung dan ada sarana olahraga desanya,” tutur Dzulkifli.

Meskipun ada 4 skala prioritas dari Kemendes kata Dzulkifli, harus dilihat juga potensi desa itu sendiri. Karena kendatipun dipaksakan untuk pembangunan embung, tapi kalau di desa itu tidak berpotensi, untuk apa di adakan embung itu.

“Tetapi kalau kita bicara Bumdes, ini menjadi keharusan, ini menjadi perintah dari Kemendes. Sehingga kalau desa tidak memiliki Bumdes, dana desanya akan di pending sampai ada program yang berkaitan dengan Bumdes,” ungkapnya.

Kembali Dzulkifli tegaskan bahwa, kalau desa belum memiliki Bumdes bukan berarti dana desanya tidak di cairkan, tetapi harus di rubah dulu program kerjanya.

“Kita juga tidak meminta bahwa dana desa itu 50 persen untuk Bumdes dan 50 persen untuk pisik. Tapi kita inginkan bagaimana Bumdes di desa masing-masing itu bisa berjalan,” pesanya. (Ra)