8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mamuju, 8enam.com.-Untuk mewujudkan data desa presisi di Sulbar, Pemprov Sulbar mengundang seluruh kepala desa se -Sulbar
Pj Gubernur Sulbar, Akmal Malik sengaja mengundang seluruh stakeholder dari tingkat desa hingga provinsi, untuk menyamakan persepsi untuk menghadirkan Data Desa Presisi (DDP).
Karenanya, melalui sosialisasi Akmal juga menghadirkan Guru Besar Fakultas Kelautan dan Perikanan IPB, Rokhmin Dahuri, dan Peneliti Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IPB University.
“Agar pemangku kepentingan bisa memahami apa yang dimiliki Sulbar dan apa yang dilakukan dalam menyelesaikan maslah. Dan kita harus satu cara pandang,” ujar Akmal, pada Sosialisasi Data Dasar Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berbasis Data Desa Presisi, di Ballroom Grand Maleo Hotel Mamuju, Selasa (31/5/2022).
Dijelaskan, data desa presisi adalah data yang memiliki akurasi dan ketetapan tinggi, untuk memberikan gambaran aktual desa. Data desa presisi digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah dan desa, peningkatan pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat.
Kata Akmal, betul jika saat ini pemerintah sudah memiliki data, namun masih perlu dipertajam. Dengan begitu, baik data Badan Pusat Statistik, OPD dan Desa menjadi satu kesatuan dan lebih dipertajam.
“Kita akan melengkapi data yang sudah ada,” ungkapnya.
Melalui data tersebut menjadi dasar dalam melakukan perencanaan pembangunan. Sektor perhubungan misalnya, untuk membuka rute penerbangan tentu didasari data terkait aktivitas keluar masuk daerah Sulbar melalui jasa angkutan penerbangan.
“Saya apresiasi kehadiran Kepala Desa ini sebuah langkah maju bagi Sulbar. Saya mohon dukungan agar pilot project ini berjalan lancar,” tandasnya.
Berlangsungnya sosialisasi, diawali dengan Kuliah Umum oleh Guru Besar Fakultas Kelautan dan Perikanan IPB, Rokhmin Dahuri.
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Kabinet Gotong Royong (2001-2004) ini memaparkan materi terkait potensi Kelautan dan Perikanan, untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi inklusif secara berkelanjutan menuju Provinsi Sulbar sebagai pusat kemajuan, kesejahteraan dan penyangga Ibu Kota Nusantara. (rls)
