8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mamuju, 8enam.com.-Ketua Ikatan Jurnalis Sulawesi Barat (IJS) Irham Aziz, mengecam pernyataan Kepala Biro Humas dan Protokoler Sekretariat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar, Eman Hermawan, yang menyatakan publikasi media di Sulbar tidak berguna.
Dia meminta Eman Hermawan di copot dari jabatanya. Hal tersebut di katakan saat ditemui di salah satu Warkop di dalam kota Mamuju, Selasa (7/11/2017) kemarin. Dia menegaskan, bahwa pernyataan itu merupakan bentuk pelecehan terhadap eksistensi Wartawan.
“Itu pernyataan yang sangat tidak bijaksana dilontarkan oleh kepala Humas, karena secara de fakto, humas dan pers adalah mitra kerja yang harus terbangun dimanapun dan di institusi apapun di bangsa ini,” ujarnya.
Pria yang dikenal gigih memperjuangkan hak-hak Wartawan di Sulbar itu menegaskan, agar kejadian itu sama tidak terulang lagi, harus ada upaya radikal yang bisa membuat efek jera.
“Kepala Humas harus di copot dari jabatannya saat ini,” tegasnya.
Menurutnya, jika upaya pencopotan tidak dilakukan, ia menyangsikan bahwa pernyataan yang mencoreng nama baik pers adalah upaya sistematis dan terencana.
“Jangan sampai kami berpolemik bahwa Eman (Ka Biro Humas) hanya orang yang disuruh untuk melakukan hal itu, bisa saja kami berpikir ada aktor besar yang ingin melemahkan pers di Sulbar,” paparnya.
Senada dengan itu, Wakil Ketua DPW IWO Sulbar, Muh Said mengaku geram atas pernyataan tersebut, bahkan saking geramnya ia mengatakan sikap yang di tujukan oleh Ka Biro Humas, merupakan bentuk kebobrokan birokrasi di lingkup Pemprov Sulbar saat ini.
“Pernyataan itu seakan-akan mewakili jika memang pemerintahan saat ini tidak terbangun secara baik. Kasarnya pucuk pimpinan tertinggi tidak cakap untuk bisa memenej pemerintahan,” ujar pria yang akrab disapa Edo itu saat ditemui di sekretariat IWO Sulbar. Jl Pababari. Mamuju. Selasa (7/11/2017).
Lebih jauh Edo menilai, pernyataan itu juga bisa saja merupakan cara, agar kedepannya pemerintahan berjalan sendiri tanpa ada pengawasan dari rakyat.
“Kalau tidak ingin berbuat “jahat” kenapa tidak ingin bekerja sama dengan media, padahal media itu akan memberikan informasi kepada masyarakat soal kinerja pemerintah,” ujarnya.
Ia menambahkan, tudingan soal tidak pernahnya media memberitakan pencintraan Pemprov Sulbar, adalah hal keliru, menurutnya, Humas yang melakukan kerjasama dengan media bukan cara agar mampu membungkam media.
“Jangan pikir media akan memberitakan hal yang jauh dari nilai kebenaran setelah ada kontrak kerjasama, oh tidak begitu,” pungkasnya. (**)
