Mamuju, 8enam.com.-Puluhan tenaga kontrak daerah Provinsi Sulawasi Barat di Biro Umum dan Perlengkapan Provinsi Sulbar di keluarkan karena diduga tidak memberikan dukungan politiknya kepada salah satu kandidat Pasangan Calon (Paslon) Gubernur sulbar yang baru saja di gelar.
Menyikapi isu tersebut, Kepala Biro Umum dan Perlengkapan sulbar, Safaruddin membantah dengan adanya informasi yang di alamatkan ke instansinya. Menurutnya informasi yang di alamatkan ke instansinya itu miskommunikasi.
Dia mengaku, memang ada sekitar 10 orang yang di keluarkan dari tenaga kontrak, tetapi bukan atas dasar karena mereka tidak memilih salah satu Paslon gubernur.
“Tiap tahun kita evaluasi, bahkan tahun lalu 62 orang kita kasi keluar karena malas, bahkan ada yang 2-3 kali masuk kantor dalam satu bulan, kita evaluasi berdasarkan absen yang di kontrol oleh kepala bagian masing-masing,” Tutur Safaruddin saat di hubungi via WhatsApp, Kamis (25/5/2017) kemarin.
“Kalu saya mau pecat karena tidak milih nomor 3, bukan hanya 10 orang saya kasi keluar. Tapi harusnya lebih 100 orang. Itu artinya kita tidak memecat oarang kalau tidak ada alasan yang logis, dan perlu di ketahui bahwa semua yang kontrak di biro umum itu hanya satu tahun dan bisa di perpanjang bila di butuhkan, kemudian itu ada fakta integritas di tandatangani oleh semuanya pake materai, jadi kalau dievaluasi apa salahnya karena kita pake orang sesuai kebutuhan,” Terangnya.
Jangankan sukarela atau tenaga kontrak, Aparatur Sipil Negara (ASN) saja berdasarkan PP nomor 53 tahun 2010, Enam puluh hari tidak masuk kantor dalam setahun bisa di proses tidak dapat gaji bahkan di pecat. Itu berdasarkan aturan. (Edo)