8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mamuju, 8enam.com.-Pj Gubernur Sulbar, Prof. Zudan Arif Fakrulloh minta semua pendidikan mulai SD, SMP, SMA, SMK dan SLB gratis semua, jangan ada lagi iuran karena akan membebani orang tua yang tidak mampu.
Hal itu disampaikan pada Rapat Kordinasi (Rakor) bersama kepala Sekolah se-Sulbar di SMKN 1 Rangas Mamuju, Selasa 9 Januari 2024.
Hadir ada Rakor tersebut, Sekprov Muhammad Idris, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar, Mithar Thala Ali, Kadiskominfopers, Mustari Mula, dan seluruh kepala sekolah SMA, SMK se-Sulbar.
Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, selama tujuh bulan lamanya komunikasi dan kordinasi berjalan lancar, sehingga tetap harus dipertahankan.
“Kuncinya kita membangun frekuensi kebersamaan dalam mencerdaskan anak bangsa. Mulai dari lingkungan sekolah, anak-anak, maupun sesama guru,” kata Prof Zudan.
Ia menambahkan sebanyak 250 kepala sekolah dihadirkan untuk menyampaikan poin-poin penting dalam program kerja Pemprov Sulbar.
“Hari ini kita gas pol untuk para kepala sekolah, terus melakukan berbagai program strategis dalam rangka membuat siswa-siswanya satu mewujudkan merdeka belajar,” tambahnya.
Sehingga, lanjut Prof Zudan, para siswa-siswa ini, terutama SMK mendapat peluang pekerjaan yang cukup besar. SMK memiliki kemandirian lebih tinggi lagi, dan SMA persentase masuk perguruan tinggi lebih besar lagi.
“Selama ini yang masuk ke perguruan tinggi berkisaran 10 sampai 12 persen. Makanya kita punya program untuk guru-guru hingga kepala sekolah melanjutkan sekolah,” ungkapnya.
Sedangkan, siswa-siswa sendiri ada pelajaran tambahan termasuk beasiswa agar bisa mendapatkan pendidikan lebih baik lagi.
“Inilah kita sampaikan semua bagaimana-bagaimana strategis pencapaian target itu,” ujarnya.
Selain itu, dia menegaskan bahwa tidak ada pungutan dalam bentuk apapun dilakukan di sekolah.
“Kita minta semua pendidikan mulai SD, SMP, SMA, SLB, dan SMK gratis semua. Jangan ada lagi iuran karena akan membebani orang tua yang tidak mampu. Jadi tolong kepada Bupati bebankan ke APBD semua. Para sekolah mencari solusi untuk menganggarkan di APBD dan dana BOS,” tandas Sestama BNPP ini. (rls)
