8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mateng, 8enam.com.Dampingi korban pencabulan di Karossa, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Mamuju Tengah terus lakukan pendampingan terhadap korban.
Hal ini disampaikan, Kepala Bidang Perlindungan Anak (PA) Dinas PPPA Mamuju Tengah, Rahabuddin saat ditemui diruang kerjanya, Selasa (13/9/2022).
Dia katakan, PPPA akan hadir di lingkungan sekolah korban untuk memberikan sosialisasi.
“Korban kan status nya masih pelajar, jadi kita akan lakukan sosialisasi ke sekolah korban untuk memberikan edukasi,” ucapnya.
Lanjutnya, agar korban tidak dikucilkan atau dibully oleh teman-teman dilingkungan sekolahnya.
“Korban saat ini sudah mulai kembali sekolah setelah sempat diistirahatkan pasca kejadian,” urainya.
Kata dia, sebelumnya sudah atur jadwalnya, tapi tiba-tiba saya sakit, akhirnya ditunda.
“Dalam waktu dekat ini kita akan datangi korban, kita lakukan sosialisasi baik dilingkungan tempat tinggal maupun dilingkungan sekolah,” tuturnya.
Terkait pendampingan proses hukum, pihaknya telah menyerahkan ke kepolisian.
“Saat ini pelakunya sudah ditahan, jadi kita lebih kepada pendampingan psikis korban,” ujarnya.
Sementara itu, aktivis perempuan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sulawesi Barat (Sulbar), Arinil Hidayah sikapi pencabulan anak di Mamuju Tengah.
Dalam upayanya, Arinil ajak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Mamuju Tengah berkolaborasi melakukan pendampingan.
“Baru-baru ini kan, kasus pelecehan seksual anak dibawah umur terjadi di Kecamatan Karossa, Mamuju Tengah,” ungkap Arinil, Senin (12/9/2022).
Menurutnya, korban tentunya memerlukan pendampingan khusus dan masif.
“Untuk itu kedatangan saya di Dinas PPPA ini mengajak kolaborasi untuk melakukan pendampingan,” tutur alumni Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) ini.
Menurut ia, berdasarkan hasil koordinasi, proses pendampingan masih berjalan dan dirasa belum cukup.
“Saya menilai pendampingan yang dilakukan Dinas PPPA masih minim, belum menyentuh pada titik-titik psikologis korban,” ujarnya.
Lanjut ia, padahal korban sangat membutuhkan pendampingan pasca kejadian, psikisnya pasti terguncang dan trauma.
Ia mengajak Dinas PPPA berkolaborasi melakukan edukasi bahwa kejadian itu jangan dijadikan sebagai aib bagi korban, sehingga korban tidak diterima lagi di lingkungannya. (Sbm/amr)
