Mamuju, 8enam.com.-Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mematangkan langkah strategis akselerasi program Perlindungan Sosial (Perlinsos) berbasis digital. Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), memimpin langsung Rapat Koordinasi Kesiapan Pendataan Perlinsos yang dihadiri Komandan Korem 142/Tatag Brigjen TNI Hartono, perwakilan Kapolda Sulbar, Kepala Dinsos Sulbar, Kepala DiskominfoSS Sulbar, Kadisdukcapil Sulbar, serta jajaran komando kewilayahan TNI di Mamuju, Jumat (25/9/2026).
Rakor ini digelar untuk memastikan akurasi dan kevalidan data penerima manfaat bantuan sosial (bansos) dari pemerintah pusat, sehingga program penanganan kemiskinan di Sulawesi Barat tepat sasaran dan bebas dari bias data.
ASN & Babinsa Dilibatkan sebagai Agen Pendataan Digital
Dalam arahannya, Gubernur Suhardi Duka menginstruksikan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemprov Sulbar untuk mengambil peran aktif sebagai agen pendataan masyarakat di lapangan. Langkah ini ditopang penuh oleh integrasi sistem digitalisasi data kependudukan.
”Pendataan presisi ini menjadi fondasi utama dalam program digitalisasi Perlindungan Sosial. Kita harus memastikan seluruh masyarakat yang benar-benar berhak menerima bansos pemerintah pusat dapat teridentifikasi secara valid. Proses ini kita targetkan rampung akhir tahun 2026 agar menjadi basis data pemanfaatan bansos pada tahun anggaran mendatang,” tegas Suhardi Duka.
Kolaborasi Strategis: DiskominfoSS, Dinsos, dan Jajaran Kodim-Babinsa
Dukungan penuh disampaikan Danrem 142/Tatag, Brigjen TNI Hartono. Pihaknya siap menerjunkan seluruh personel kewilayahan—mulai dari para Dandim, Danramil, hingga Babinsa—untuk mengawal proses verifikasi dan validasi data warga di tingkat desa dan kelurahan.
”Leading sector utama program ini berada di Dinas Sosial, sementara DiskominfoSS Sulbar memegang peran vital dalam memberikan bimbingan teknis (bimtek) penggunaan aplikasi digital pendataan. Setelah Babinsa kami mendapatkan pembekalan teknis dari KominfoSS, mereka akan langsung bergerak di lapangan membantu pendataan warga,” jelas Brigjen TNI Hartono.
Selaras Pilar Kesejahteraan Misi ‘Panca Daya’
Langkah integrasi digitalisasi Perlinsos ini merupakan wujud nyata pelaksanaan Misi Utama Panca Daya Gubernur Suhardi Duka, khususnya pilar pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan sosial, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel berbasis pemanfaatan teknologi informasi modern.
Editor ; Ammar
