Selasa , Oktober 22 2019
Home / Kalimantan / Peran Kejaksaan Kawal Pembangunan Infrastruktur Termasuk Ibu Kota Baru

Peran Kejaksaan Kawal Pembangunan Infrastruktur Termasuk Ibu Kota Baru

Kaltim, 8enam.com.-Bangun sinergi untuk negeri, matahari terbit dari timur, Satu hati berkontribusi, Wujudkan DKI Kalimantan Timur. Demikian sepenggal pantun Jaksa Agung Muda Intelijen Jan S Maringka dalam sambutanya ketika hadir dalam Rapat Koordinasi Pengawalan Pembangunan Kawasan Indonesia Tengah dengan Kementerian PUPR di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (9/10/2019).

Dia mengatakan penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan tidak dapat dilepaskan dari amanat Undang Undang tentang Kejaksaan tahun 2004. Di situ tertulis, Kejaksaan juga harus mampu terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Dengan memahami itu, kata Jaksa Agung Muda Intelijen Jan S. Maringka, penegakan hukum dan pembangunan harus dapat berjalan seiring dan seirama. Penegakan hukum bukanlah suatu momok yang harus ditakuti melainkan harus menampatkan dirinya bagian tidak terpisahkan dari upaya segenap bangsa Indonesia mendukung dan mengawal pelaksanaan pembangunan.

“Ini cara pandang baru dalam penegakan hukum. Kejaksaan tak lagi sekadar menunggu tapi terlibat sejak awal dalam proses pembangunan. Kejaksaan menjadi rumah bersama dan nyaman untuk pembangunan,” tutur Jan Maringka.

Dalam kesempatan itu, Jan Maringka juga menyinggung bahwa Rapat Koordinasi kali ini menjadi bagian dari kerja sama Kejaksaan RI dengan Kementerian PUPR mengawal proses pembangunan soal ibu kota baru. Ini disebut menjadi langkah awal kedua lembaga dalam mengawal proses perencanaan pembangunan ibu kota baru tersebut.

Tugas Kejaksaan, kata Jan Maringka, tidak mempersiapkan perencanaan pembangunan fisik. Kejaksaan akan membantu proses perencanaan dari aspek regulasi dan aturan. Juga memberi saran hukum ketika pemerintah menghadapi hambatan pembebasan lahan, misalnya.

“Inilah kontribusi yang kita lakukan dan kadang-kadang lintas-kementerian ini memerlukan fasilitator yang dapat membuat percepatan pembangunan sehingga apa yang kita harapkan bisa terwujud sesuai perencanaan,” tambah Jan Maringka.

Jan juga mengemukakan bahwa Balikpapan sengaja dipilih sebagai lokasi penyelenggaraan, sebagai wujud sinergi Kejaksaan dan Kementerian PUPR dalam mendukung program Pemerintah terkait rencana pemindahan Ibukota yang telah dicanangkan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.

“Untuk itu diperlukan peran aktif, koordinasi dan keterbukaan Para Pihak dalam bersama-sama mengidentifikasi potensi permasalahan hukum yang timbul di setiap tahapan pekerjaan untuk menentukan strategi pengawalan dan pengamanan yang efektif sesuai permasalahan hukum yang ditemukan, sehingga pembangunan dapat berjalan tepat waktu, tepat waktu dan tepat sasaran ” demikian ungkap Jan.

Sementara, Inspektur Jenderal Kementerian PUPR Ir, Widiarto, Sp.1 menambahkan kehadiran TP4 dirasakan telah memberikan kepercayaan diri bagi pemerintah khususnya jajaran Kementerian PUPR dalam melaksakan kegiatan pembangunan dengan pengawalan dan pengamanan dari aparat penegak hukum.

“Lompatan percepatan itu dijamin lewat Kejaksaan RI dengan adanya TP4. Pak Jan Maringka berperan dalam hal ini. Semoga Satker dan balai bisa bekerja dengan nyaman. Semua dikomunikasikan dengan baik dan transparan,” ujar Widiarto.

Pun, Gubernur Kaltim Isran Noor mengapresiasi program Kejaksaan ini, kerjasama antara kejaksaan, Kementerian PPUR dan Kementerian Desa PDT. Bahkan, kata dia dari hasil evaluasi yang didapat dari jajaran pemerintah propinsi yang dipimpinnya.

“Dari evaluasi saya dapat hasilnya luar biasa program Kejaksaan, sebagai contoh pengunaan dana desa dari 3800 kasus, sekarang di tahun 2019, tinggal 17 kasus. Inilah program unggualan yang sangat memilik moralitas tinggi dalam rangka pembangunan, mengawal dan mengawasi dalam pembangunan di daerah ini,” ungkapnya.

Dia pun memuji cara kerja Jamintel dan jajaran di Kejaksaan diantaranya, Direktur B dan Direktur D. Betapa tidak dengan program ini, para pejabat daerah dalam menjalankannprogram kerjanya tidak lagi khawatir.

“Program Jaksa di bawah Jamintel luar biasa. Membuat pejabat daerah tak lagi takut menjalankan program pembangunan,” tandas dia. (Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *