Pandemi Tak Terkendali Kemiskinan Melejit

(Dwi Ardian, S.Tr.Stat., S.E., Statistisi di BPS Kabupaten Mamasa)

Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat kembali mengalami kenaikan menjadi 11,50 persen. Hal itu disampaikan oleh Kepala BPS Provinsi Sulbar, Agus Gede Hendrayana Hermawan, pada Senin (15/2) siang. Angka kemiskinan terbaru menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) periode September 2020 lalu.

Penyebab utama kemiskinan kembali mengalami peningkatan adalah pandemi Covid-19 yang tak kunjung terkendali. Jumlah kasus harian di Sulbar selalu mengalami peningkatan dengan jumlah yang cukup besar. Hingga saat ini (14/2) mencapai 4.883 kasus dengan kasus aktif mencapai
1.972 kasus serta angka kematian sudah mencapai 92 orang.

Jumlah kasus yang cukup besar membuat dikeluarkannya aturan yang membatasi aktivitas masyarakat. Pembatasan yang ada membuat tumbangnya perekonomian, jumlah pengangguran meningkat, serta tidak mampu menahan laju kemiskinan. Menurut data BPS perekonomian Sulbar tahun 2020 merosot -2,42 persen. Jumlah pengangguran terbuka Agustus 2020 sebesar 3,32 persen atau sebanyak 23,13 ribu orang yang berarti meningkat 2,85 ribu orang dibandingkan
Agustus 2019.

Kondisi Kemiskinan

Kemiskinan di Indonesia telah kembali menyentuh angka dua digit sebesar 10,19 persen pada September 2020. Angka itu setara dengan 27,55 juta orang atau meningkat sebesar 2,76 juta orang dari periode sebelum pandemi, September 2019.

Sejalan dengan angka kemiskinan nasional, jumlah orang miskin di Sulbar pun mengalami peningkatan. Jumlahnya mencapai 159,05 ribu orang atau sebesar 11,50 persen. Angka itu mengalami peningkatan sebesar 0,55 persen poin atau sebanyak 7,18 ribu orang dibanding sebelum pandemi, September 2019.

Persentase penduduk miskin baik di perkotaan maupun di perdesaan mengalami peningkatan. Perkotaan mengalami peningkatan lebih besar dibandingkan perdesaan dengan 0,57 persen poin berbanding 0,46 persen poin. Komoditas terbesar dalam memberi kontribusi terhadap garis kemiskinan makanan adalah beras, rokok kretek filter, ikan, dan gula pasir. Sedangkan komoditas nonmakanan adalah perumahan, bensin, pendidikan, serta listrik.

Ironi bila kita lihat kontribusi rokok kretek filter yang menempati posisi kedua garis kemiskinan yang mencapai 16,63 persen di perkotaan dan 12,20 persen di perdesaan. Hal ini menandakanbahwa konsumsi komoditas ini cukup besar di kalangan masyarakat miskin. Bahkan cenderung mengalami kenaikan. Padahal, jika substitusi konsumsi rokok tersebut dilakukan dengan makanan pokok maka akan bisa memenuhi kebutuhan 2.100 kilo kalori.

Indeks kedalaman kemiskinan di Sulbar juga meningkat drastis mencapai 1,95 dari 1,44 pada tahun sebelumnya. Keparahan kemiskinan juga mengalami kenaikan hampir dua kali lipat dari 0,29 menjadi 0,55. Peningkatan kedalaman dan keparahan kemiskinan membuat beban pemerintah untuk mengeluarkan mereka dari jurang kemiskinan semakin besar.

Jurus Jitu Pemerintah

Melihat langkah-langkah yang diambil pemerintah saat ini yang merupakan program-program jangka pendek, dinilai sudah tepat. Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah, menilai bahwa langkah tersebut adalah pilihan yang tepat di saat tidak ada banyak pilihan. Tahun lalu pemerintah menganggarkan sebesar Rp405,1 triliun yang beberapa kali dilakukan penambahan dari pengalihan dari anggaran pemerintah lain.

Upaya yang dilakukan saat ini berupa bantuan langsung kepada masyarakat kecil dan meningkatkan ketahanan dunia usaha dalam menghadapi dampak pandemi cukup baik. Relatif bisa menahan terperosoknya pertumbuhan ekonomi ke titik yang lebih rendah serta menahan laju tingkat kemiskinan yang lebih tinggi. Akan tetapi, yang paling penting juga adalah data penerima
manfaat harus akurat.

Perlu pemutakhiran database bantuan sosial yang terakhir dilakukan tahun 2015. Dukungan anggaran bagi instansi terkait perlu dilakukan. Jangan menganggap enteng masalah data karena kesalahan data mengakibatkan kesalahan sasaran bantuan yang potensi kerugian negara jauh lebih besar. Termasuk bantuan untuk dunia usaha perlu juga verifikasi lebih ketat. Apalagi kalau anggaran sampai dikorupsi orang-orang tidak bertanggung jawab.

Jika anggaran besar untuk bantuan presiden usaha mikro misalnya, bisa tersalurkan tepat pada usaha-usaha mikro kecil dan menengah maka pertumbuhan ekonomi akan bisa tumbuh positif. Mengingat kontribusi UMKM di Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi lebih dari 60 persen. Kemudian anggaran bantuan sosial dan bantuan langsung tunai akan bisa menggenjot konsumsi
masyarakat miskin jika tepat sasaran. Jika data penerimanya salah maka akan membuat kemiskinan tidak teratasi.

Langkah-langkah di atas hanyalah teori hitung-hitungan di atas kertas berdasarkan kajian. Ada hal lain yang utama yang kadang kita abaikan. Hal itu adalah ketakwaan kepada Allah subhanahu wataala. Banyak faktor sangat bisa terjadi padahal tidak ada dalam hitung-hitungan di atas kertas jika kita bisa menjadi hamba-hamba yang marakkeq lao di Allah taala. (*)