8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mateng, 8enam.com.-Mentri Desa PDTT RI dan Wamen ATR/BPN melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Mamuju Tengah. Pada kesempatan tersebut, Wamen ATR/BPN menyerahkan Sertifikat Tanah untuk Warga Transmigrasi Se Provinsi Sulawesi Barat.
Penyerahan sertipikat tanah tersebut bertempat di Aula Kantor Bupati Mamuju Tengah, Selasa. (13/10/2020).
Pada kesemptan tersebut, Pjs. Bupati Mateng, Bau Akram Dai’ menyampaikan selamat datang kepada Mentri Desa PDT dan Transmigrasi dan Wamen ATR/BPN RI beserta rombongan dikawasan transmigrasi Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah. Pihaknya sangat menyakini kunjungan Wamen ATR/BPN beserta Rombongan membawa berkah dan harapan untuk kemajuan daerah, peningkatan kualitas pembangunan desa dan daerah transmigrasi serta membawa kesejahteraan bagi masyarkat Mateng.
“Pada Kunjungan Bapak Mentri dan Wamen ATR/BPN hari ini, tentu banyak dan besar harapan kami kepada bapak, Komitmen kami sangat kuat untuk mempercepat pengurangan Desa tertinggal dan membangun desa yang maju dan mandiri. Partisipasi masyarakat serta instrumen APBD yang sangat terbatas akan kami optimalkan pemanfaatannya, untuk pembangunan desa dan pengurangan masyaakat miskin,” ucapnya.
Dia berharap seluruh bidang tanah masyarakat yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah dapat disertifikatkan melalui program PTSL ini, untuk mempermudah investasi kedepan dan program pembangunan pemerintah.
Sekprov Sulbar, Muh. Idris menyampaikan, berdasarkan program Kementrian Desa PDT dan Transsmigrasi dan Kementrian ATR/BPN RI, serta perjanjian kerja sama antara dinas transmigrasi Provinsi Sulbar dengan kantor wilayah BPN Sulbar, perihal percepatan pelaksanaan program transmigrasi, penyelesaian masalah dan penertiban hak atas tanah serta pemberdayaan masyarakat transmigrasi untuk mendukung ketahanan pangan di Sulbar.
“Hasil dari perjanjian kerjasama ini masyarakat transmigrasi se sulbar telah diterbitkan 1.225 Bidang Sertifikat Hak Milik Transmigrasi pada unit pemukiman transmigrasi yakni UPT Salundeang Kabupaten Mamuju Tengah, Eks UPT Sinyonyoi Kabupaten Mamuju, Botteng Pasembuk Kabupaten Mamasa, Patambanua Kabupaten Polman, Salutambung dan Tandeallo Ulumanda Kabupaten Majene,” tutur Idris.
Lanjutnya, tujuan dari reforma agraria adalah menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis agraria, hal ini sejalan dengan tujuan transmigrasi yaitu melalui peningkatan taraf hidup para transmigrasi. Dan untuk itu, melalui legalitas Aset (asset reforma) dan penyediaan akses (Acces Reforma) maka masyarkat transmigrasi dapat mengembangkan kemampuannya dalam mengelolah tanahnya, sebagai sumber ekonomi bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PKTrans), Muh. Nurdin menyampaikan, bahwa program transmigrasi hingga lima tahun terakhir telah mendukung percepatan terbitnya sertifikat tanah warga transmigrasi sebanyak 133.207 bidang.
Dengan diterbitkannya sertifikat warga untuk transmigrasi, maka para transmigrasi telah memiliki kepastian hak atas lahan serta dapat melakukan percepatan dalam pembangunan infrastruktur dari lahan yang dimilikinya.
Nurdin mengatakan Kemendes PDTT berharap dengan terbitnya sertifikat tersebut warga tak lantas menjual lahannya, sebab sertifikat dapat meningkatkan kemitraan dan strategi investasi.
“Kami berharap setelah adanya sertifikat warga tak menjual lahannya, tetapi untuk menjadikan sebagai modal usaha dan kemajuan ekonominya,” harapnya.
Ditempat yang sama, Wamen ATR/BPN RI, Dr. Surya Tjandra menyatakan, penyerahan sertifikat ini merupakan hasil kerja kolektif dan dukungan dari semua pihak, baik Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Kepolisian dan TNI.
Pada dasarnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah punya cita-cita yang sama, yakni untuk kemaslahatan seluruh rakyat,
“Kegiatan ini, membuktikan bahwa pemerintah hadir, bekerja, dan peduli kepada rakyatnya,” ungkapnya. (SN/one)
