Mamuju, 8enam.com.-Kurangnya anggaran pelayanan termasuk penggantian obat mestinya menjadi skala prioritas untuk tahun mendatang.
Hal tersebut di tegaskan Masramjaya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamuju dengan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mamuju terkait kekurangan anggran jasa pelayanan tahun anggran 2017, Senin (2/10/2017).
RDP tersebut di pimpin ketua Komisi 3 DPRD Mamuju, Ahmad Ikhsan Syarif, di hadiri, Dirut RSUD Mamuju dr Acong, Kadis Kesehatan Mamuju, dr. hajrah, Direktur BPJS mamuju, Kabid Keuangan Ibrahim. dipimpin Ketua Komisi 3 Ahmad Ikhsan Syarif.
“Kekurangan anggran pelayanan termasuk penggantian obat mestinya menjadi skala prioritas untuk tahun berikutnya,” kata Masramjaya.
Masramjaya Jelaskan, untuk menutupi kekurangan anggaran kurang lebih Rp 5.8 M untuk April sampai Desember 2017, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melalui kepala Bidang, Ibrahim hanya sanggup menyiapkan Rp 3 M untuk diakomodir di perubahan angran 2017.
Menurut wakil ketua Komisi 3 DPRD Mamuju, Masramjaya, dalam RDP dengan OPD terkait hal tersebut, tergambar bahwa angran Rp 4.4 m untuk RSUD Mamuju untuk tahun 2017 hanya mencukupi untuk pembayaran jasa pelayanan sampai pertengahan April.
“Idealnya, untuk melayani jasa pelayanan bagi dokter, bidan, perawat termasuk tenaga administrasi di RSUD tahun 2017, agar terpenuhi sampai Desember, mestinya pemerintah menyiapkan angran kurang lebih Rp 9 M,” terang Masramjaya, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Mamuju (edo)