Mamuju, 8enam.com.-Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Barat langsung tancap gas dalam memperkuat tata kelola pemerintahan. Instansi yang menggawangi perizinan dan investasi ini berkomitmen penuh merombak dan memperkuat penerapan akuntabilitas kinerja demi mewujudkan birokrasi yang tidak hanya bekerja, tetapi juga berorientasi pada hasil nyata.
Langkah konkret ini ditunjukkan langsung oleh Kepala DPMPTSP Sulbar, Kain Lotong Sembe, dengan menghadiri agenda krusial: Penguatan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Penyusunan Strategi Peningkatan Nilai SAKIP Perangkat Daerah, secara daring via Zoom Meeting, Senin (15/6/2026).
Lantas, apa saja strategi baru yang disiapkan demi mendongkrak performa organisasi ini?
Gandeng Kemenpan RB, Targetkan Hasil Nyata untuk Masyarakat
Kegiatan strategis yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Sulbar ini tidak main-main karena menghadirkan langsung narasumber ahli dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, saat membuka acara menegaskan bahwa komitmen seluruh perangkat daerah adalah harga mati. Perbaikan kualitas implementasi SAKIP harus dijadikan instrumen utama untuk mengukur dan meningkatkan kinerja pemerintahan.
Menyikapi arahan tersebut, Kepala DPMPTSP Sulbar, Kain Lotong Sembe, menyebut momentum ini sebagai titik balik untuk memperkuat evaluasi internal.
“DPMPTSP Sulbar terus berkomitmen meningkatkan kualitas perencanaan, pengukuran, serta pelaporan kinerja agar setiap program yang dilaksanakan tidak sekadar gugur kewajiban, tapi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Kain Lotong Sembe.
Penyelarasan Visi dan Aturan Tegas
Langkah evaluasi dan penyusunan strategi baru ini bergerak di atas landasan hukum yang kuat, yaitu:
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, yang mewajibkan instansi pemerintah menyelenggarakan akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban program.
- Arah Kebijakan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, yang fokus pada perwujudan pemerintahan efektif, transparan, dan berorientasi hasil melalui peningkatan kualitas perencanaan hingga evaluasi kinerja.
Melalui pendalaman strategi bersama Kemenpan RB ini, Pemprov Sulbar berharap DPMPTSP dan seluruh perangkat daerah lainnya dapat segera menindaklanjuti rekomendasi evaluasi secara optimal. Target akhirnya jelas: nilai SAKIP melonjak, pelayanan publik semakin prima, dan iklim investasi di Sulawesi Barat kian maju serta tepercaya. (Rls)
Editor : Ammar
