8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mamuju, 8enam.com.-Kedatangan Menterian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Menko PMK) Puan Maharani bersama Wakil Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) Komisaris Jenderal Pol. Syafruddin Kambo membawa angin segar bagi korban banjir bandang Mamuju, Selasa (27/3/2018).
Angin segar itu berupa bantuan perlengkapan sekolah, perlengkapan dapur rumah tangga dan bahan makanan serta uang tunai 250 juta untuk korban banjir bandang Mamuju 22 Maret 2018 lalu.
Dihadapan para awak media diposko simbuang, Puan Maharani mengatakan telah memberikan dana bantukan sebanyak Rp 250 juta yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah untuk memenuhi seluruh kebutuhan korban pasca banjir, yang bersumber dari dana siap pakai untuk rehab rekon BNPB yang kemudian bisa dipergunakan, salah satunya untuk memperbaiki rumah yang terlebih dulu akan didata.
“Jadi tidak semua rumah terdampak ini nantinya akan langsung diperbaiki, tetapi akan didata dulu dan melihat manakah yang menjadi prioritas untuk diperbaiki,” Ujarnya.
Ia meminta kepada Menteri Kesehatan untuk mengantisipasi jangan sampai kemudian terjadi penyakit yang menyebabkan warga terkena penyakit.
“Untuk rumah yang rusak solusinya kita akan melakukan pendataaan dulu, apa saja yang bisa ditanggulangi oleh Gubernur dan Bupati tentu saja akan segera diatasi sehingga mereka bisa kembali lagi kerumah,” ungkapnya.
Puan juga berpesan kepada pihak BNPB agar berkoordinasi dengan BPBD setempat bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju dan Pemerintah Provinsi Sulawesi barat unauk melakukan antisipasi dan mencari akan permasalahan terjadinya banjir bandang tersebut
Selain bantuan yang diberikan Puan, para pengungsi banjir juga mendapatkan bantuan 10 ton Beras dari Mabes Polri kepada warga korban banjir yang juga diserahkan langsung oleh Wakapolri.
Sementara itu, Bupati Mamuju Habsi Wahid mengatakan bahwa Pihaknya telah melakukan langkah terkait pasca banjir yang menimpa Mamuju seperti membangun posko pelayanan dan menyalurkan bantuan melalui Dinas Sosial dan BPBD, serta melakukan pendataan warga dan memerintahkan BPBD untuk mengantisipasi terjadinya peristiwa berulang. (HMS.LISA)
