Mamuju, 8enam.com,-Agar negara ini bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), maka harus diawali dengan proses politik yang bersih. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Bawasly RI, Abhan saat menghadiri kegiatan Tadarus pengawasan pemilu di rangkaikan dengan buka puasa bersama dan tausiah yang digelar Bawaslu Sulbar, Senin (4/5/2021) kemarin.
Kegiatan tersebut di hadiri Ketua Bawaslu Sulbar, Sulfan Sulo, Ketua Bawaslu Mamuju, Rusdin dan sejumlah komisioner Bawaslu Sulbar serta para tamu undangan.
Pada kesempatan itu Ketua Bawaslu RI, Abhan mengungkapkan bahwa pemilihan kemarin kita masi melihat, kita masi mendapati bentuk-bentuk pelanggaran contoh misalnya soal politik uang.
“Itu tidak bisa kita pungkiri masih ada. Dan itu tanggung jawab kita semua untuk bagaimana kedepannya pemilu maupun pemilihan kedepan harus bisa lebih suntantif, lebih bisa menekan persoalan politik uang,” ungkap Abhan dalam sambutannya.
Dia juga mengatakan, soal politik uang ini menjadi catatan pihaknya, politik menjadi alat yang bisa mencederai proses demokrasi dan mau tidak mau itu menjadi tanggung jawab kita semua.
“Politik uang adalah perusak demokrasi dan karena politik uang adalah pemicu persoalan korupsi. Korupsi ada karena di awali dengan proses pemilihan transaksional,” katanya.
“Kalau kita ingin menjadikan negara ini bebas dari korupsi,kolusi dan nopotisme maka harus kita awali proses politik yang bersih. Politik tampa transaksional itu kuncinya,” tutupnya. (edo)