Mamuju, 8enam.com.-Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Pelajar Mahasiswa Pitu Ulunna Salu (IPMAPUS) Cabang Mamuju mengggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Gubernur Sulawesi Barat, meminta Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar untuk mengusut tuntas pembangunan gedung kesenian yang hingga sekarang belum tuntas, Senin, (10/7/2017).
Dalam orasinya, Kordinator aksi, Muh. Ahyar mengatakan aksi mereka lakukan tujuannya untuk meminta gubernur sulbar menyelesaikan persoalan terkait pembangunan gedung kesenian yang menelan anggran Rp 3,5 M yang dikerjakan dari tahun 2009 hingga saat ini belum rampung dan di indikasikan menyebabkan kerugian negara.
Selain itu, massa aksi juga mempertanyakan proses pergantian Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) Sulbar baru-baru ini, yang di anggap beberapa pihak menyebabkan kegaduhan. Sehingga perlu penjelasan yang jelas dari pihak Pemerintah Provinsi Sulbar.
“Kedatangan kami di sini untuk menyampaikan solusi terkait berbagai polemik yang terjadi di lingkup pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat dan meminta kepada gubernur sulbar ABM mengevaluasi kembali kebijakan penempatan pejabat lingkup pemprov sulbar yang proporsional, serta membersihkan sistem pemerintahan yang ada di Sulbar,” Ungkap Muh.Ahyar.
Pihaknya juga meminta untuk bekerja sama dengan pihak kepolisian dan semua pihak yang berwewenang agar semua kasus yang ada di Sulbar dapat dituntaskan demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan baik
Serta mengoptimalkan pejabat yang terkait dengan berbagai persoalan hukum, serta menyelesaikan persoalan Bandara Tampa Padang, tanpa merugikan satu pihak agar tidak menimbulkan kegaduhan di lingkup masyarakat.
Massa aksi meminta agar Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar menemui mereka, namun massa aksi hanya ditemui Sekertaris Provinsi (Sekprov) Sulbar, Ismail Zainuddin karena Gubernur sedang memimpin rapat.
Dihadapan massa aksi, Ismail mengatakan, terkait Gedung Kesenian yang menjadi tuntutan mahasiswa, yang selama ini terbengkalai, tahun ini akan segera dilanjutkan proses pembangunnanya.
Selain juga meminta agar penegak hukum kepolisian dan kejaksaan tidak pandang bulu siapapun yang terlibat agar diproses.
“Kita berharap penegak hukum dapat melakukan penyelidikan siapapun yang terlibat didalamnya untuk diproses hukum,” terangnya
Tak hanya itu, Ismail menjelaskan proses pergantian kepala ULP Sulbar yang dilakukan Gubernur beberapa waktu lalu adalah sebagai ajang promosi jabatan, yang pengangkatannya melalui proses seleksi dengan melibatkan perguruan tinggi dan masyarakat. (Edo)