8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mateng, 8enam.com.-Dari Sepuluh program prioritas nasional tahun 2018, Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) telah di fokuskan pada prioritas program pendidikan, ketahanan energy dan program prioritas penanggulangan kemiskinan. Hal tersebut di sampaikan oleh staf ahli Gubernur bidang hukum dan politik, H. Ibrahim saat menghadiri Musyawarah Pembangunan (Musrembang ) RKPD Kabupaten Mamuju Tengah, Jum’at (7/4/2017).
Program prioritas pendidikan meliputi, pendidikan bokasi dan peningkatan kwalitas guru. Program ketahanan energy yang terdiri dari energy baru terbarukan dan konservasi energy dan program penanggulangan kemiskinan yang terdiri atas jaminan dan bantuan sosial tepat sasaran pemenuhan kebutuhan dasar serta peningkatan daya saing Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi.
“Tema pembangunan provinsi Sulbar tahun 2018 adalah “meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas wilayah”. Kesejahteraan terkait dengan pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Sedangkan produktifitas terkait dengan infrastruktur wilayah, kawasan pemukiman dan lingkungan, kepastian hukum dan ketertiban, karakteristik wilayah serta tenaga kerja dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM),” ungkap Ibrahim dalam sambutannya.
Dari tema tersebut lanjut Ibrahim, di peroleh beberapa isu strategis yang menjadi prioritas oleh Pemerintah Provinsi Sulbar pada tahun 2018 yakni, rendahnya produktifitas ketahanan pangan dan komoditas unggulan daerah, masih tingginya angka kemiskinan, rendahnya daya saing daerah, rendahnya iklim investasi daerah, perlunya pengembangan destinasi wisata, perlunya pelestarian budaya daerah, tingginya angka kematian ibu dan anak, rendahnya aksebilitas dan mutu pendidikan menengah dan luar biasa.
Lanjutnya lagi, kurangnya lapangan kerja dan kesempatan kerja, rendahnya cakupan dan kwalitas air baku, sanitasi dan air bersih, kurangnya presentase jalan provinsi yang dalam kondisi baik, rendahnya kwalitas perumahan dan pemukiman, rendahnya sarana dan prasarana perhubungan, kurangnya pemamfaatan energy baru terbarukan, masih rendahnya akuntabilitas kinerja birokrasi, masih lemahnya ketaatan kepada hukum dan rendahnya wawasan kebangsaan. (Ra)
