Kamis , Juli 29 2021
Home / Daerah / Ingat…!!! Ini Tugas, Wewenang, Kewajiban Dan Larangan Saksi

Ingat…!!! Ini Tugas, Wewenang, Kewajiban Dan Larangan Saksi

Mateng, 8enam.com.-Saksi sangat membantu terselenggaranya penyelenggaraan Pemilu yang transfaran. Olehnya itu, saksi juga memmiliki peranan yang sangat penting. Sehingga saksi dalam melaksanakan tugasnya sebagai saksi di TPS, saksi memiliki tugas, wewenang dan larangan.

Seperti disampaikan oleh Komisioner Bawaslu Sulbar Devisi Pengawasan, Humas dan Hubal, Supardi Narno dalam materinya saat kegiatan sosialisasi pengawasan pemilu yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng), Senin (8/4/2019).

Supardi Narno sampaikan, tugas saksi yaitu, menyampaikan dan melaporkan temuan pada hari pemungutan suara pada petugas KPPS dan menandatanganni berita acara pasca penghitungan suara.

Sementara Wewenang saksi kata Supardi Narno, menerima Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan DPTB dari KPPS.

“Jadi kalau saksi tidak dikasi DPT pada saat mau mulai pemungutan suara, saksi bisa minta karena saksi berwenang untuk mendapatakan salinan DPT,” ujarnya.

Lanjutnya, Menerima berita acara pemungutan dan penghitungan suara dari KPPS. Berhak mengikuti kegiatan KPPS sebelum pemungutan suara (pemeriksaan kotak suara dan pengucapan sumpah).

Selain wewenang, saksi juga memiliki Kewajiban yakni menyerahkan mandat tertulis dari Paslon atau tim kampanye dari Parpol peserta Pemilu atau anggota DPD. Mengambil salinan formulir C1 dan memastikan kotak suara itu tersegel kembali sebelum dibawa ke PPK.

Sedangkan larangan saksi lanjutnya lagi, mempengaruhi atau mengintimidasi pemilih. “Jadi ketika sudah di TPS sudah tidak ada lagi aktifitas ajak mengajak pemilih untuk memilih calon tertentu,” tegasnya.

Melihat pemilih mencoblos surat suara dibilik suara. Mengerjakan atau membantu mempersiapkan kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta mengisi formulir pemungutan suara dan penghitungan suara. Menggangu kerja KPPS dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

“Jadi saksi tidak boleh mencampuri pekerjaanya KPPS. Kalau KPPSnya salah, dia hanya bisa mengajukan keberatan. Jadi tidak boleh ikut campur. Saksi cukup menyaksikan, kalau ada yang salah saksi tidak bisa membenarkan, saksi hanya bisa mengajukan keberatan,” pungkasnya. (one)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *