8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mamuju, 8enam.com.-Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Mamuju menggelar Musyawarah cabang ke III, Senin (19/9/2022).
Agenda Muscab tersebut penyusunan formatur termasuk menentukan ketua baru sepeninggal H. Kamaluddin selaku ketua Apdesi yang telah mangkat.
Dalam sambutannya, ketua Apdesi Sulbar Wardin Wahid mengatakan, kehadiran Apdesi diharapkan dapat menjadi mitra pemerintah daerah dan membangun sinergi demi kemajuan Kabupaten Mamuju.
Sementara Bupati Mamuju Hj. Sitti Sutinah Suhardi yang hadir sekaligus membuka kegiatan yang dilangsungkan di wisma Malaqbi mamuju tersebut mengapresiasi atas eksistensi lembaga Apdesi sebagai mitra pemerintah daerah.
Sutinah berharap, Apdesi mampu mewadahi kepentingan para kepala desa, serta menjadi penghubung kemitraan yang saling terintegrasi antara pemerintah desa dengan kabupaten.
Sementara terkait pelaksanaan Muscab Apdesi tersebut, Sutinah berpesan agar apapun dinamika yang terjadi dalam pemilihan, tetap disikapi secara bijak oleh semua kepala desa sebagai warna berdemokrasi.
Ia juga berharap siapapun yang terpilih nantinya tidak lantas menjadi jemawa dan harus tetap merangkul semua instrumen yang ada dalam lembaga itu, untuk bersama-sama membangun Apdesi agar menjadi lebih baik, serta kepengurusan yang akan menjabat dengan masa pengabdian 2022-2027 tersebut dapat menjadi lokomotif utama dalam mendorong suksesnya program pembangunan daerah.
“Jadi kita harus satu visi memandang pembangunan ini agar bisa bekerja dengan lebih cepat dan tepat sasaran sebab kalau tidak satu visi maka pasti proses pembangunan akan sulit dilaksanakan dengan baik,” kata Sutinah.
Terpisah, mewakili ketua DPRD Sulbar, Firman Argo Waskito, menyampaikan agar seluruh kepala desa yang tergabung dalam Apdesi dapat memilih calon ketua yang terbaik.
Ia berharap Apdesi dapat menjadi jembatan terhadap sinergi program antara tingkatan pemerintahan dari desa kabupaten dan provinsi.
Untuk merealisasi hal tersebut Anggota DPRD Sulbar ini berharap setiap dokumen pelaksanaan musrenbang ditingkat desa dapat diteruskan ke DPRD agar dapat ditindaklanjuti melalui program yang saling terintegrasi. (*/red)
