8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mamuju, 8enam.com.-Berlangsung di Ball Room Hotel d’Maleo Mamuju, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Mamuju, Sutinah Suhardi-Ado Mas’ud (Tina-Ado) menggelar deklarasi, Minggu (9/8/2020).
Ada kejutan dalam deklarasi tersebut, selain dihadiri pengurus partai koalisi, Ketua DPD Partai Demkrat Sulbar, nampak juga hadir kader dari partai PPP dan PAN.
Seperti diketahui, rekomendasi partai PPP dan PAN pada Pilkada Mamuju di pegang oleh Petahana.
Di awal pidato politiknya, Pembina koalisi Mamuju Keren, DR. Suhardi Duka (SDK) menyampaikan, Komitmen adalah tolak ukur iman seseorang.
Ia mengatakan, seorang politisi atau seorang pejabat yang menjadi tolak ukur adalah kata-kata atau janjinya pada saat ia mencalonkan diri. Sederet janjinya itulah yang pasti akan menjadi bahan evaluasi kita.
“Apa yang dijanjikan, apakah dilaksanakan? Kalau tidak dilaksanakan berarti patut untuk kita ganti,” ucap SDK.
Menurutnya jabatan adalah 2 sisi, pertama menjadi pejabat adalah memiliki kesempatan untuk memperbaiki situasi dan kondisi, dan menjadi pejabat juga memiliki kesempatan untuk memelihara dan menambah teman.
Senator DPR RI itu mengurai, Jabatan itu bukan milik pribadi. Jabatan itu adalah amanah yang dilekatkan rakyat kepada seseorang.
“Kalau rakyat sudah tidak merasakan bahwa amanah yang diberikan tidak sesuai dengan harapan yang dirasakan oleh masyarakat maka yakin kau apakan pun pasti akan meninggalkan saudara,” urainya.
Setiap Pilkada kata dia, selalu ada petahana dan selalu ada penantang, sehingga saatnya untuk masyarakat Mamuju untuk mengevaluasi 5 Tahun pemerintahan yang berjalan saat ini.
“Perinsipnya adalah kalau seseorang yang baik didalam menjalankan pemerintahan patut untuk dipilih kembali, tapi kalau di evaluasi kepemimpinan kita justru angka kemiskinan semakin naik derajat pendidikan semakin turun dan kesehatan semakin turun rakyat semakin tidak mendapatkan pelayanan maka saatnya untuk diganti,”ungkap pria yang akrab disapa SDK itu
Pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan setiap 5 tahun kata SDK, adalah proses demokrasi untuk mencapai tujuan. Tentunya kesejahteraan dan peningkatan terap hidup masyarakat yang ada di Kabupaten Mamuju ataupun indonesia pada umumnya.
“Prinsipnya adalah kalau ada orang baik dalam menjalankan pemerintahan patut untuk dipilih kembali. tapi kalau evaluasi kita atau kepemimpinan kita terjadi justru angka kemiskinan semakin naik, derajat pendidikan semakin turun, kesehatan semakin turun dan masyarakat tidak mendapat pelayanan maka saatnya pemimpin itu harus di ganti,” teranga SDK. (edo)
