Mamuju, 8enam.com.-Nada tegas dilontarkan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 2026 di Ruang Oval Kantor Gubernur Sulbar, Selasa (4/8/2026).
Bagaimana tidak, di tengah perjuangan Pemprov Sulbar menembus pemerintah pusat hingga berhasil mengamankan kuota bedah rumah sebanyak 5.250 unit, rupanya masih ada pemerintah daerah yang lambat mengeksekusi di lapangan.
Bahkan, laporan terbaru menyebutkan ada dua kabupaten yang realisasi fisiknya masih nol besar!
Lantas, daerah mana saja yang mendapat semprotan Gubernur dan apa penyebab tersendatnya program ini?
Kinerja Lambat, Dua Daerah Kena Tegur
Dari total 5.250 unit rumah tak layak huni yang dibantu dengan nilai Rp20 juta per unit, alokasi dibagikan ke enam kabupaten:
- Mamuju Tengah: 1.050 unit
- Majene: 1.014 unit
- Polewali Mandar: 1.003 unit
- Mamuju: 777 unit
- Mamasa: 706 unit
- Pasangkayu: 700 unit
Namun dari kuota tersebut, realisasi fisik secara keseluruhan baru menyentuh angka sekitar 1.090 unit. Gubernur SDK secara khusus menyoroti Kabupaten Mamuju dan Pasangkayu yang progresnya masih nihil.
”Kami berupaya keras mendapatkan alokasi dari pusat. Alhamdulillah Sulbar dapat 5.250 unit. Tapi masing-masing kabupaten belum bisa menyelesaikan, utamanya Mamuju dan Pasangkayu masih nol. Saya minta ini jadi perhatian serius!” tegas Suhardi Duka.
Terganjal Verifikasi, Pemda Diminta Cepat Setor Pengganti
Menjelaskan kendala di lapangan, Kepala BP3KP Sulawesi II, Recky Walter Lahope, menyebutkan bahwa ribuan calon penerima sebenarnya sudah masuk kuota verifikasi. Namun, tak semua warga yang diusulkan lolos verifikasi administrasi dan teknis.
Oleh karena itu, kunci utamanya kini ada di tangan pemerintah kabupaten untuk segera menyetorkan data calon penerima pengganti agar kuota bantuan tak hangus.
Di sisi lain, Kepala Disperkimtanhub Sulbar, Maddareski Salatin, mengingatkan bahwa realisasi tahun ini menjadi pertaruhan besar. Pemerintah pusat memproyeksikan lonjakan kuota BSPS nasional dari 400 ribu unit di 2026 menjadi 2 juta unit pada tahun depan.
”Ini jadi barometer bantuan tahun depan. Kalau kinerja kita bagus, pusat pasti tambah kuotanya. Apalagi data RTLH di Sulbar masih ada sekitar 97 ribu unit,” terang Maddareski.
Dengan tenggat percepatan yang makin mempet, Pemprov Sulbar mendesak seluruh Pemkab untuk bergerak cepat agar masyarakat berpenghasilan rendah bisa segera menikmati hunian yang layak dan sehat.
Editor : Ammar
