8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mamuju, 8enam.com.-Polemik insentif petugas Nakes karantina Covid-19 yang hingga saat ini belum ada kejelasan mendapat tanggapan serius dari Ketua DPRD Sulawesi Barat.
Terkait hal itu, Ketua DPRD Sulbar Hj. St. Suraidah Suhardi angkat bicara. Dia katakan, Persoalan ini memang beberapa waktu yang lalu sudah sampai ke DPR.
Suraidah menuturkan beberapa waktu lalu pihaknya sempat berkunjung ke RSUD Regional Sulbar untuk crosschek langsung, dan terbukti hutang Dinkes dan RSUD masi miliaran rupiah belum di selesaikan termasuk pembayaran insentif petugas Nakes karantina Covid-19.
“Beberapa waktu yang lalu saya sempat ke rumah sakit regional untuk mengcrosscheck langsung, dan memang hutangnya pemprov dalam hal ini Dinkes dan Rumah Sakit itu banyak miliaran rupiah termasuk belum di bayarkannya petugas kesehatan dari karantina Covid,” ungkap Suraidah Suhardi Via WhatsApp, Jum’at (25/6/2021).
Dari hal itu kata Suraidah ia menyampaikan kepada pihak rumah sakit dan Dinkes Sulbar segera untuk di tindaklanjuti pembayaran insentif para petugas Nakes tersebut.
“Inilah yang saya sampaikan segera untuk di tindaklanjuti, karena akan menjadi bom waktu dan ternyata betul mereka adik-adik ini demo. Seandainya saya di Mamuju mungkin saya pimpin demo juga karena ini haknya orang yang harus di bayarkan,” katanya.
Dengan permasalahan tersebut, Suraidah menilai kurangnya koordinasi antara dinas kesehatan dengan pihak rumah sakit regional Sulbar.
“Saya sudah ingatkan pihak rumah sakit bahwa ini akan menjadi bom waktu dan ini adalah citranya pemprov, tolong bantu Gubernur dalam hal segera menangani permasalahann ini. Kan uangnya ada jadi apa masalahnya, nah ini kurang koordinasi antara Dinkes, Rumah Sakit dan keuangan. Jadi memang ini harus duduk bersama antara dinas kesehatan, rumah sakit dan keuangan, karena ini tanggungjawabnya pembayaran hutang-hutang dari pihak ketiga itu harus segera terselesaikan selesaikan,” pungkasnya. (edo)
