8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Jakarta, 8enam.com.-Presiden RI Jokowidodo tegaskan akan copot Menteri ATR/BPN RI Sofian Jalil jika tidak memenuhi target 7 juta sertifikat tahun 2018. Hal itu disampaikan Presiden saat pidato Pembagian sertifikat bagi rakyat Ambon, Rabu 14 Januari 2018 lalu.
Sementara itu, Forum Anti Korupsi dan Advokasi Pertanahan (Fakta) juga meragukan kinerja Menteri ATR/BPN RI Sofyan Jalil, untuk mencapai target sesuai permintaan Presiden Joko Widodo yang meminta agar menyelesaikan 7 juta sertifikat di tahun 2018 ini.
Ketua Pendiri Fakta Anhar Nasution menilai jika target itu tak dipenuhi maka Presiden akan mengambil langkah tegas.
“Beliau (Presiden red) dengan tegas menyatakan jika tidak sanggup memenuhi target menyelesaikan 7 juta sertipikat tanah di tahun 2018 maka “Saya akan Copot”,” ucap Anhar mengingat ucapan Presiden, Sabtu (17/2/2018).
Dia menilai, sebuah sertipikat atas bidang tanah yang diperoleh dengan gratis, cepat dan mudah adalah dambaan setiap warga negara sebagai bentuk kepemilikan mereka terhadap tanah air tercinta Ini.
“Namun di sisi lain patut kita cermati, kita evaluasi dan kita awasi pelaksanaan pembagian sertifikat tanah rakyat tersebut adalah anggaran yang besar,” ujar Anggota DPR Periode 2004-2009 ini.
Fakta kata dia, mendapat temuan dilapangan bahwa untuk mewujudkan atau merealisasikan 7 juta sertifikat di tahun 2018 tersebut, diduga telah di ketuk palu dan disetujui oleh Komisi II DPR RI dengan anggaran negara sebesar Rp 9,6 Triliun.
“Kabarnya sudah di cairkan kepada Kementrian ATR/BPN RI. Bahkan konon katanya sudah dibagi2kan keseluruh Kanwil BPN sesuai perencanaan kebutuhan akan penerbitan sertipikat tersebut,” papar dia.
Mantan Pimpinan PANJA Pertanahan Komisi II DPR RI periode 2004-2009 menambahkan, mengingat dana sebesar itu, maka perlu menjadi perhatian dan pengawasan masyarakat secara bersama, mengingat uang sebesar itu adalah milik rakyat Indonesia bukan milik Kementrian ATR/BPN RI dibawah pimpinan Sofyan Djalil.
Seperti diberitakan Presiden Jokowi saat acara penyerahan 4.500 sertifikat untuk rakyat di Desa Hattu, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, Rabu, 14 Februari 2018 lalu dengan tegas meminta Kementerian ATR/BPN untuk mengejar target di tahun ini.
Presiden menginginkan semua kerja dengan target dan akan terus akan mengawalnya hingga target tersebut tercapai.
“Saya akan ikuti kanwil mana yang tidak memenuhi target. Saya sudah janjian ke Pak Menteri (ATR/Kepala BPN), kalau nggak keluar 7 juta, copot. Bekerja memang harus seperti itu, kalau nggak, ya nggak rampung-rampung urusan ini,” kata Presiden dalam pidatonya didepan ribuan warga Maluku Utara. (**/edo)
