8enam.com Media Online Sulawesi Barat
Mateng, 8enam.com.-Setelah melalui proses yang cukup panjang dan sempat di tunda, akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng) sahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) perubahan tahun 2017, Senin (13/11/2017) malam.
Rapat pengesahan APBD Perubahan tahun anggaran 2017 tersebut di pimpin oleh Wakik Ketua DPRD Mateng, H. Hasanuddin. S di dampingi oleh Marsuki dan dihadiri oleh Asisten 3 Setda Mateng, Bahri, staf ahli Bupati, Anggota DPRD Mateng dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Pemerintah Kabupaten Mateng.
Pengesahan APBD Perubahan tahun anggaran 2017 tersebut dilaksanaka setelah tiga fraksi DPRD Mateng menyetujui untuk di sahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) dengan beberapa catatan dan saran.
Arfan Ardin dari Fraksi Perjuangan Hati Nurani Rakyat memberikan beberapa catatan yang perlud di perhatikan dalam pembahasan tahun berikutnya yakni, menekankan agar pembahasan anggaran agar tepat waktu dan memenuhi ketentuan pemerintah pusat bahwa, kesepakatan antara instansi dengan DPRD tidak melenceng dari batas waktu.
“Oleh karena itu, kami menyarankan agar pengajuan KUA PPAS dan RAPBD tahun 2018 benar-benar di sampaikan sesuai dengan asas ketepatan waktu. Sehingga pembahasan baik di tingkat Banggar dan masing-masing komisi tidak lagi selalu menjadi polemik,” ujar Arfan.
Lanjutnya, mengingat kemampuan keuangan daerah di tahun 2017 secara garis besar memiliki pendapatan Rp 620 milyar lebih, belanja sebesar Rp 633.301.626.450.00. Sehingga devisit sebesar Rp 22.861.612.146 di kurangi Silva tahun sebelumnya sebesar Rp 5 milyar lebih. Maka angka devisit yang membebani APBD tahun berikutnya Rp 16 milyar lebih.
Hal ini menurutnya belum mencerminkan postur anggaran yang ideal. Sehingga fraksi perjuangan hati nurani rakyat menyarankan Pemda Kabupaten Mateng tidak mengambil kebijakan melakukan pinjaman jangka pendek guna untuk menutupi devisit tersebut, dan di jadikan utang di tahun 2018.
Fraksi perjuangan hati nurani rakyat memberikan apresiasi positif terhadap kerjasama antara Pemda Mateng dengan seluruh pihak terhadap peningkatan pembangunan infrastruktur yang cukup signifikan. Namun demikian, Pemda Kabupaten Mateng khususnya Dinas PU agar melakukan skala prioritas dalam persoalan peningkatan infrastruktur dasar yang sangat mendesak demi untuk kepentingan masyarakat Mateng.
Sementara Tangnga Paliwanan dari Fraksi Demokrat Lalla Tasisara menyarankan, peningkatan hasil pajak agar dinaikan sebesar-besarnya. Program yang tidak mungkin bisa di kerjakan pada anggaran perubahan, hendaknya dilaksanakan pada tahun berikutnya. Mengingat waktu pengerjaanya yang tidak mungkin lagi, dan di pastikan akan memperbesar devisit anggaran.
“Fraksi Demokrat Lalla Tasisara menyarankan agar seluruh proses pengadaan dan proses pengerjaan proyek agar dilaksanakan sesuai dengan mekanisme agar proyek dapat di selesaikan tepat waktu,” terang Tangnga.
Tidak lama lagi lagi lanjutnya, anggaran tahun 2018 akan di bahas, fraksi Demokrat Lalla Tasisara sarankan agar anggaran pembangunan dapat di arahkan dan di prioritaskan kewilayah penghubung antar desa dan kecamatan yang parah dan butuh penanganan khusus.
Sedankan Anwar Laumma dari Fraksi Karya Nasional Demokrat menyarankan Pemda Kabupaten Mateng dan seluruh OPD untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebelum akhir tahun 2017. (Ra)
