Mamuju, 8enam.com.-Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengevaluasi total pelaksanaan Program Percepatan Penurunan Stunting dan Kemiskinan Terpadu (Pastipadu). Evaluasi berkala yang membedah keterkaitan stunting, kemiskinan ekstrem, Anak Tidak Sekolah (ATS), hingga perkawinan anak ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Junda Maulana, di Ruang Rapat Sekda, Kantor Gubernur Sulbar, Senin (19/10/2026).
Berdasarkan paparan data e-PPGBM terbaru, angka prevalensi stunting di Sulawesi Barat mencatatkan penurunan signifikan dari 35 persen (data SKI) menjadi 26 persen. Sejalan dengan itu, angka kemiskinan berhasil ditekan dari 10,18 persen menjadi 10 persen, serta jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) menyusut drastis dari 37.000 menjadi 22.000 anak.
Meski tren penanganan stunting dan ATS menunjukkan sinyal positif, Pemprov Sulbar menaruh perhatian serius terhadap dua indikator krusial yang masih merah: kunjungan balita ke Posyandu yang baru menyentuh 70 persen serta angka perkawinan anak yang justru merangkak naik dari 10 persen menjadi 11 persen.
”Angka stunting kita memang turun ke 26 persen, tetapi tingkat partisipasi kunjungan balita ke Posyandu masih rendah, baru sekitar 70 persen. Ini berisiko terhadap akurasi pendataan gizi di lapangan. Di sisi lain, angka pernikahan dini malah mengalami kenaikan,” tegas Junda Maulana.
Sekprov menjelaskan, stunting, kemiskinan, ATS, dan perkawinan anak adalah satu benang kusut yang saling terkait (vicious circle) sehingga penanganannya tidak boleh dilakukan secara parsial.
Menindaklanjuti instruksi Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka (SDK), Junda menginstruksikan seluruh Kepala OPD untuk menanggalkan ego sektoral dan memperkuat koordinasi lintas sektor melalui pengupdatan data pada dashboard digital Pastipadu.
”Saya tegaskan kepada seluruh OPD, buang jauh-jauh ego sektoral! Ukuran keberhasilan Pemprov Sulbar bukan karena OPD-nya merasa berhasil sendiri, melainkan ketika masyarakat betul-betul sejahtera, anak kembali sekolah, dan stunting tuntas,” pungkas Junda.
Selain konsolidasi internal birokrasi, Pemprov Sulbar juga menggandeng perguruan tinggi, dunia usaha (CSR), LSM, media, serta tokoh masyarakat untuk mengeroyok penanganan empat isu prioritas pembangunan manusia di Sulawesi Barat tersebut.
Editor : Ammar
