Mamuju, 8enam.com.-Langkah pembenahan tata kelola kepegawaian di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus dipacu secara beruntun. Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulbar ikut menerjunkan timnya dalam Pertemuan Pemetaan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di Mamuju, Selasa (28/7/2026).
Mewakili Kepala Dinas Pangan Sulbar, Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Hadrawiyah P., hadir bersama jajaran stafnya untuk mengurai kebutuhan riil aparatur sipil negara (ASN) di sektor pangan.
Lantas, mengapa pemetaan beban kerja ini menjadi krusial dalam menyokong ketahanan pangan di seluruh pelosok Sulawesi Barat?
Tempatkan Pegawai ‘Right Man on the Right Place’
Pertemuan yang diinisiasi oleh Biro Organisasi Setda Provinsi Sulbar ini bertujuan agar tidak ada lagi penumpukan tugas di satu fungsi jabatan sementara sektor vital lainnya kekurangan personel.
Langkah ini mengejawantahkan program Panca Daya Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), dalam memperkuat reformasi birokrasi serta melahirkan aparatur yang profesional, adaptif, dan berintegritas.
Identifikasi Jabatan: Memperjelas uraian tugas, fungsi, dan tanggung jawab setiap aparatur.
Pengukuran Beban Kerja: Menghitung jumlah beban pekerjaan secara objektif berdasarkan kondisi riil di lapangan.
Akurasi Formasi: Menjadi dasar valid dalam perencanaan mutasi, promosi, hingga usulan kebutuhan formasi ASN baru.
”Beban Kerja Harus Terukur, Bukan Dikira-Kira”
Kepala Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulbar, Suyuti Marzuki, menegaskan bahwa pemetaan Anjab dan ABK adalah instrumen utama untuk memastikan produktivitas pegawai tetap terjaga dan berada di tingkat optimal.
”Pemetaan yang akurat akan memberikan gambaran nyata mengenai kebutuhan sumber daya manusia di setiap unit kerja, sehingga penempatan pegawai dapat dilakukan secara tepat sesuai kompetensi dan beban kerja masing-masing,” tegas Suyuti.
Efek Positif Bagi Ketahanan Pangan Warga Sulbar
Bagi Dinas Pangan Sulbar, hasil pemetaan ini bakal menjadi bahan bakar utama dalam memperlancar program-program strategis daerah, seperti:
Peningkatan dan stabilitas ketahanan pangan daerah.
Kelancaran distribusi pangan hingga wilayah terpencil.
Pengawasan keamanan pangan dan penganekaragaman konsumsi pangan lokal.
Dengan tersusunnya peta jabatan yang presisi dan proporsional, jajaran Dinas Pangan Sulbar optimistis kinerja pelayanan publik dan eksekusi program pangan bagi warga Sulawesi Barat akan berjalan jauh lebih cepat, tepat target, dan efisien.
Editor : Ammar
