Mamuju, 8enam.com.-Penataan birokrasi dan kepegawaian di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat kembali diperketat. Kepala Sub Bagian Kepegawaian DPMPTSP Sulbar, Nestor, hadir langsung mengikuti Sosialisasi Penyusunan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di Ruang Rapat Biro Organisasi Setda Sulbar, Selasa (28/7/2026).
Sosialisasi yang digelar oleh Biro Organisasi ini mengacu pada regulasi Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Analisis Jabatan bagi ASN dan diikuti oleh perwakilan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Sulbar.
Lantas, apa dampak penting dari pembedahan aturan Anjab dan ABK ini bagi efektivitas kerja para ASN di panggung pelayanan publik?
Mencegah Ketimpangan Beban Kerja Pegawai
Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Kepala Biro Organisasi Setda Sulbar, Nur Rahmah Parampasi, ini bertujuan memastikan setiap OPD memiliki peta jabatan dan pembagian beban kerja yang transparan serta terukur.
Langkah pembenahan manajemen ASN ini merupakan komitmen nyata Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, adaptif, dan akuntabel.
Peta Jabatan Jelas: Menentukan uraian tugas dan kualifikasi yang dibutuhkan pada setiap posisi jabatan.
Efisiensi Organisasi: Mencegah tumpang tindih (overlapping) pekerjaan maupun ketimpangan beban kerja antarpegawai.
Perencanaan Pegawai Akurat: Menjadi acuan resmi dalam pengusulan Formasi Kebutuhan ASN daerah ke pemerintah pusat.
”Anjab dan ABK Fondasi Utama Reformasi Birokrasi”
Kasubag Kepegawaian DPMPTSP Sulbar, Nestor, menegaskan bahwa dokumen Anjab dan ABK bukan sekadar formalitas Laporan Hasil Evaluasi (LHE), melainkan peta navigasi untuk mengukur produktivitas kerja Aparatur Sipil Negara.
”Melalui sosialisasi ini kami memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penyusunan Anjab dan ABK sesuai PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2026. Harapannya, dokumen yang disusun dapat mendukung prioritas pembangunan daerah serta menjadi dasar dalam meningkatkan kualitas tata kelola organisasi,” ujar Nestor.
Birokrasi Lincah Berdampak Pada Pelayanan Prima
Melalui sesi pemaparan materi dan diskusi interaktif, DPMPTSP Sulbar bersama seluruh OPD berkomitmen merampungkan penyusunan struktur kepegawaian yang ideal.
Dengan beban kerja yang terbagi secara adil dan terukur, jajaran birokrasi Pemprov Sulbar siap bekerja lebih efektif, efisien, dan berdampak nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Editor : Ammar
